Network
Tidak hanya itu, namun Refly juga menyarankan Jokowi untuk memberikan penjelasan bahwa Istana sama sekali tidak terlibat terkait kisruh yang terjadi di Partai Demokrat.
Hal tersebut disampaikan oleh Refly Harun dalam diskusi via zoom, pada Kamis 11 Maret 2021.
"Caranya adalah dengan memerintahkan Moeldoko untuk melepaskan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan tetap di Kepala Staf Presiden sebagai pembantu Presiden," katanya, dikutip dari ANTARA.
Saran dari Refly jika memang Moeldoko tetap bersikeras ingin menduduki kursi Ketua Umum Partai Demokrat, maka Presiden harus memberhentikan atau mengganti posisinya sebagai KSP.
Memang benar secara hukum posisi KSP boleh saja rangkap jabatan seperti halnya yang terjadi pada sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Namun menurut Refly, saat ini masalahnya bukan perkara rangkap jabatan melainkan lebih kepada kepastian keterlibatan istana atau tidak.
Hal ini dirasa perlu dilakukan, yaitu sebagai pembuktian jika memang Istana tidak terlibat kisruh di Partai Demokrat.
"Jadi pertanyaannya apakah istana mengetahui dari awal gonjang-ganjing ini dan melakukan pembiaran? Kalau iya itu tidak baik," ujarnya.
Beberapa waktu lalu Moeldoko sempat mengatakan untuk tidak melibatkan Jokowi atas perkara tersebut.
Tapi tidak dipungkiri, jabatan sebagai KSP melekat pada dirinya.
