Network
POTENSI BISNIS – Nama Moeldoko baru-baru ini ramai diperbincangkan publik, hal tersebut dipicu oleh mencuatnya kabar KLB Demokrat yang telah berlangsung.
Pasalnya, penyelenggaraan KLB tersebut sebenarnya tidak memiliki izin dari pihak kelopisian, lalu telah menghasilkan keputusan bahwa Moeldoko dipilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.
Akan tetapi, pada Jumat 5 Maret 2021 Didik Mukrianto selaku Kepala Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat, menyatakan Menkumkah haruslah menolak putusan tersebut.
Baca Juga: Moeldoko Dijadikan Ketum Partai Demokrat, Didik Mukrianto: Menkumham Harus Tegas Menolak
Meski banyak kabar miring mengenai Meldoko, ia ternyata mempunyai jejak karir yang cukup gemilang. Dia merupakan seorang pensiunan dari TNI yang kini sedang menjabat Kepala Kantor Staf Presiden Republik Indonesia.
Dirangkum PotensiBisnis.com dari berbagai sumber, berikut ini profil Moeldoko:
Data Pribadi
Nama lengkap: Moeldoko
Tempat, Tanggal Lahir: Kediri, 8 Juli 1957
Orang Tua: Moestaman (ayah) dan Masfuah (ibu)
Baca Juga: AHY Respon KLB yang Memutuskan Terpilihnya Moeldoko Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat
Pendidikan
- Sekolah Dasar Negeri Juntok 1, Kediri
- SMP Negeri Papar, Kabupaten Kediri
- Sekolah Menengah Pertama Pertanian (SMPP), Jombang, 1977
- AKABRI, Magelang, 1981
- S-3 Falkultas Administrasi Negara, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014
Penghargaan
-Satya Lencana Kesetiaan VIII, XVI, dan XXIV,
-Satya Lencana Seroja
- Tanda jasa dari PBB
- Satya Lencana Santi Dharma
- Bintang Kartika Eka Paksi Nararya
- Bintang Yudha Dharma Nararya
- Bintang Kartika Eka Paksi Utama.
Baca Juga: Mantan Mucikari Tertangkap Akibat Penyalahgunaan Narkotika, Robby Abbas: Saya Stres
Karier:
- Asops Kasdam VI/Tanjung Pura
- Dirbindiklat Pussenif
- Komandan Rindam VI/Tanjung Pura (2005)
- Komandan Korem 141/Todopuli Bone (2006)
- Pa Ahli Kasad Bidang Ekonomi (2007)
- Direktur Doktrin Kodiklat TNI AD (2008)
- Kasdam Jaya (2008)
- Panglima Divisi Infanteri 1/Kostrad (2010)
- Panglima Kodam XII/Tanjungpura (2010)
- Panglima Kodam III/Siliwangi (2010)
- Wakil Gubernur Lemhannas (2011)
Baca Juga: Soal Polemik Partai Demokrat, Gubernur Jawa Barat: Jangan Ganggu AHY Kasihan
- Wakasad (2013)
- KSAD (2013)
- Panglima TNI, (2013-2015)
- Kepala Staf Kepresidenan (2018).
Mengenai penyelenggaraan kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat, pihak Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dinilai harus dengan tegas menolak hasil kongres tersebut.
Pasalnya, pada penyelenggaraan KLB yang memutuskan Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat tersebut, sebenarnya tidak memiliki izin dari pihak kelopisian.
Akan tetapi pada Jumat 5 Maret 2021 sore, Kepala Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat menyatakan Menkumkah haruslah menolak putusan tersebut.
"Dengan dalih apa pun, Menkumham secara akal dan logika sehat semestinya tidak akan menerima dan seharusnya dengan tegas menolak hasil-hasil KLB," kata Didik, dikutip Potensibisnis.com dari ANTARA.***
