Network
POTENSI BISNIS - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, (Menko Polhukam) Mahfud MD menanggapi pernyataan Wakil Presiden ke-6 Jusuf Kalla.
Sebelumnya, Jusuf Kalla (JK) menyatakan soal bagaimana pentingnya check and balance dalam pelaksanaan demokrasi.
Selain itu, Jusuf Kalla juga menyinggung pernyataan Jokowi yang meminta masyarakat untuk sampaikan kritik pada pemerintah.
Baca Juga: Daftar SNMPTN 2021 Terbatas, Segera Kunjungi Laman Ini
“Harus ada check and balance, ada kritik dalam pelaksanaanya. Walaupun mendapat berbagai kritik beberapa hari lalu, Presiden mengumumkan ‘silakan kritik pemerintah’,” ujarnya dalam tayangan di kanal YouTube PKSTV DPR RI yang diunggah pada Jumat, 12 Februari 2021.
Akan tetapi, Jusuf Kalla mempertanyakan soal bagaimana cara menyampaikan kritik kepada pemerintah tanpa ditangkap polisi.
“Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita,” sambung JK.
Mahfud MD pun menjawab pernyataan Jusuf Kalla tersebut melalui unggahan di akun Twitter pribadinya/@mohmahfudmd.
Baca Juga: Pendaftaran SNMPTN 2021 Resmi Dibuka, Berikut Kuota PTN dan Jadwal Seleksinya
Menurutnya, pertanyaan Pak JK harus dipahami sebagai pertanyaan biasa yang dihadapi pemerinta sejak dulu.
"Pertanyaan Pak JK ttg "Bagaimana menyampaikan kritik agar tak dipanggil Polisi" hrs dipahami sbg pertanyaan biasa yg dihadapi Pemerintah sejak dulu, saat Pak JK jadi Wapres sekalipun," kata Mahfud MD.
"Sejak dulu jika ada orng mengritik sering ada yg melaporkan ke pilisi dan polisi wajib merespon," lanjutnya.
Dikatakannya, jadi Pak JK tak bermaksud menuding zaman pemerintah sekarang, yang kalau mengkritik dipanggil polisi.
"Jd Pak JK tak bermaksud menuding, zaman pemerintah skrng ini kalau mengritik dipanggil polisi. Tp itu terjadi sejak dulu krn selalu ada yg melapor ke polisi. Faktanya sejak Pak JK msh jadi Wapres periode I juga ada kasus Sarrachen dan Muslim Cyber Army. Ada juga akun Piyungan," ujarnya.
Kemudian Mahfud mengatakan, baru-baru ini keluarga Pak JK melaporkan, Ferdinand, Rusli Kamri dan Cawalkot Makassar ke polisi atas dugaan tudingan main Pak JK.
"Apalagi baru2 ini juga keluarga Pak JK melaporkan Ferdinand Hutahaian, Rusli Kamri, dan cawalkot Makassar ke polisi krn dugaan tudingan main politiknya Pak JK," kata Mahfud MD.
"Laporan2 ke Polisi itu dilakukan oleh warga negara thd warga negara. Jadi pernyataan Pak JK adl ekspresi dilemma kita," sambungnya.***
