Network
Namun dia tetap membenarkan ada masyarakat yang dipenjara tapi dengan alasan yang berbeda dan sudah sesuai dengan hukum.
“Tapi kalau penyebaran hoax, fitnah, penghasutan dipenjara, betul ada. Dan itu sudah sesuai hukum yang berlaku. Bukankah tugas Polisi menegakkan hukum?,” katanya.
Baca Juga: Mengerikan, Gempa Jepang Magnitudo 7,1 Membuat 4 Kota Besar Gelap Gulita
Menurutnya justru jika kejadian-kejadian tersebut tidak diproses secara hukum, malah akan membuat negara menjadi barbar.
Diketahui sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo pernah mengimbau agar masyarakat aktif dalam memberi kritik pada pemerintah.
Dikutip Potensibisnis.com dari Presiden RI, hal itu disampaikan Presiden secara virtual dalam acara Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020 pada Senin, 8 Februari 2021.
“Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan atas potensi maladministrasi, dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus berupaya meningkatkan upaya-upaya perbaikan,” katanya.
