Network
POTENSIBISNIS – Terkait kudeta yang terjadi di Myanmar, banyak negara yang mengecam kejadian tersebut.
Termasuk dari kelompok tujuh ekonomi maju terbesar (Group of Seven atau G7).
Ketujuh negara tersebut yakni Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat, mengecam kudeta di Myanmar melalui pernyataan bersama menteri luar negeri mereka.
Baca Juga: Orient Riwu Kore Bupati Terpilih Sabu Raijua WNA AS, Polisi Dalami Terkait Hal Itu
Selain negara-negara G7, ikut serta juga Perwakilan Tinggi Uni Eropa yang mengecam kejadian tersebut.
Hal tersebut tertuang dalam pernyataan tertulis Kedutaan Besar Inggris yang diterima di Jakarta, pada Rabu 3 Februari 2021.
“Kami, para Menteri Luar Negeri G7 dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris dan Amerika Serikat serta Perwakilan Tinggi Uni Eropa, bersatu mengutuk kudeta di Myanmar,” katanya, dikutip Potensibisnis.com dari ANTARA.
Baca Juga: Arab Saudi Larang WNA Asal 20 Negara Ini Masuk, Begini Konfirmasi Kemlu
Kelompok negara-negara tersebut merasa sangat prihatin dengan penahanan para pemimpin politik dan aktivis masyarakat sipil, termasuk Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint, serta penargetan media.
Terdapat beberapa hal yang mereka serukan kepada Militer Myanmar, seperti untuk segera mengakhiri keadaan darurat, mengembalikan kekuasaan kepada pemerintahan yang sah dan dipilih secara demokratis.
Lalu untuk membebaskan semua yang telah ditahan secara tidak adil, dan untuk menghormati hak asasi manusia dan supremasi hukum.
Baca Juga: Kompetisi Liga 1 dan Liga 2 Indonesia Mungkin Bisa Digelar 2021, Ini Syaratnya
Selain itu, hasil pemilu November harus dihormati dan Parlemen harus kembali melaksanakan sidang secepatnya.
G7 juga mendesak agar akses bantuan kemanusiaan dibuka seluas-luasnya guna membantu masyarakat yang paling rentan.
“Para Menteri Luar Negeri G7 kembali mengingatkan komunike 2019 yang menyatakan kembali komitmen kami untuk transisi demokrasi Myanmar, perdamaian dan akuntabilitas atas pelanggaran dan pelanggaran hak asasi manusia,” katanya.
Baca Juga: SKB Tentang Seragam Sekolah Diterbitkan 3 Menteri Ini, Melanggar akan Disanksi
Diketahui sebelumnya, pada Senin 1 Februari 2021, Militer Myanmar umumkan kudeta terhadap pemerintahan Myanmar melalui televisi dalam program breaking news di TV Myawaddy (TV milik militer).
Dikatakan Junta militer akan mengambil kendali pemerintahan selama satu tahun.
Akibat kudeta ini menurut kabar yang beredar menyebutkan banyak politisi senior Myanmar termasuk Aung San Suu Kyi telah ditahan oleh pihak militer.
Bukan hanya Aung San Suu Kyi yang ditahan militer, namun Presiden Myanmar Win Myint juga ditahan.
Perwakilan partai Liga Nasional untuk Demokrasi Suu Kyi pun tidak dapat dihubungi oleh wartawan.
Selain penahanan para politisi, pihak militer juga melakukan pembatasan layanan komunikasi, adapun akses telepon dan internet ke wilayah Naypyitaw saat ini menghilang.
Hal ini merupakan tanda dari dimulainya kudeta di Myanmar oleh pihak militer.
Awal mula dari kudeta yang dilakukan oleh Militer Myanmar, disebabkan karena Militer Myanmar yang disebut Tatmadaw.
Mengklaim ada penipuan besar-besaran dari pemilih selama pemilu pada November 2020 lalu.
Pada 26 Januari 2021 militer Myanmar juga merilis daftar tuduhan korupsi. Selain itu juga kegagalan rezim Suu Kyi untuk menunda pemilu karena kasus penyebaran Covid-19.***
