Network
Terdapat beberapa hal yang mereka serukan kepada Militer Myanmar, seperti untuk segera mengakhiri keadaan darurat, mengembalikan kekuasaan kepada pemerintahan yang sah dan dipilih secara demokratis.
Lalu untuk membebaskan semua yang telah ditahan secara tidak adil, dan untuk menghormati hak asasi manusia dan supremasi hukum.
Baca Juga: Kompetisi Liga 1 dan Liga 2 Indonesia Mungkin Bisa Digelar 2021, Ini Syaratnya
Selain itu, hasil pemilu November harus dihormati dan Parlemen harus kembali melaksanakan sidang secepatnya.
G7 juga mendesak agar akses bantuan kemanusiaan dibuka seluas-luasnya guna membantu masyarakat yang paling rentan.
“Para Menteri Luar Negeri G7 kembali mengingatkan komunike 2019 yang menyatakan kembali komitmen kami untuk transisi demokrasi Myanmar, perdamaian dan akuntabilitas atas pelanggaran dan pelanggaran hak asasi manusia,” katanya.
Baca Juga: SKB Tentang Seragam Sekolah Diterbitkan 3 Menteri Ini, Melanggar akan Disanksi
Diketahui sebelumnya, pada Senin 1 Februari 2021, Militer Myanmar umumkan kudeta terhadap pemerintahan Myanmar melalui televisi dalam program breaking news di TV Myawaddy (TV milik militer).
Dikatakan Junta militer akan mengambil kendali pemerintahan selama satu tahun.
Akibat kudeta ini menurut kabar yang beredar menyebutkan banyak politisi senior Myanmar termasuk Aung San Suu Kyi telah ditahan oleh pihak militer.
