Pemerintah Tegaskan Upaya Pemulihan Pandemi Covid-19, 70 Persen Masyarakat Perlu Divaksin

- 28 Januari 2021, 13:25 WIB
Ilustrasi vaksinasi Covid-19.
Ilustrasi vaksinasi Covid-19. /Pixabay/Alexandra_Koch

POTENSIBISNIS - Pemulihan terus pemerintah lakukan di masa pandemi Covid-19 baik dari segi kesehatan dan perekonomian.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemeberian vaksinasi gratis merupakan upaya dalam menangani pandemi Covid-19 dari segi kesehatan.

Ia pun menjadi yang pertama mendapat vaksin Covid-19 dari Sinovac. Vaksin tersebut akan diberikan kepada masyarakat secara cuma-cuma. 

Baca Juga: Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto Minta Satgas Covid-19 Hentikan Aktivitas Syuting Ikatan Cinta

Itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersamaan dengan penyampaian data perkembangan vaksin Corona pada Rabu, 16 Desember 2020 lalu. 

"Jadi, setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis," kata Jokowi.

Jokowi kembali menegaskan bahwa seluruh masyarakat Indonesia tidak akan dikenakan biaya sama sekali saat nanti program vaksinasi Covid-19 dilaksanakan.

Baca Juga: Sinetron Ikatan Cinta 28 Januari 2021, Elsa Mulai Ketakutan Lihat Gerak-gerik Nino

Ia menginstruksikan kepada seluruh jajaran kabinet, kementerian, pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan pelaksanaan vaksinasi tersebut merupakan upaya sungguh-sungguh Pemerintah dalam menangani pandemi ini.

“Pemerintah secara resmi memulai program vaksinasi Covid-19 sejak tanggal 13 Januari 2021," kata Pramono. 

"Presiden Jokowi adalah orang pertama yang divaksin dan pada hari ini, pada tanggal 27 Januari 2021, Presiden Jokowi telah vaksin yang kedua," lanjutnya. 

"Ini menunjukkan bahwa pemerintah secara sungguh-sungguh ingin agar permasalahan pandemi Covid-19 segera tertangani,” ucapnya mempertegas. 

Vaksinasi ini diharapkan akan memberikan kekebalan komunitas atau herd immunity, dimana untuk memperoleh kekebalan komunitas tersebut diperlukan vaksinasi terhadap sekitar 70 persen masyarakat Indonesia atau sekitar 181,5 juta jiwa.

“Pemerintah akan terus melaksanakan vaksinasi. Harapannya dengan vaksin ini, 70-75 persen, herd immunity akan bisa terbentuk,” ujarnya. Dikutip Potensibisnis.com dari Setkab.

Seskab juga menyampaikan bahwa vaksin COVID-19 yang digunakan Pemerintah dalam program vaksinasi telah dinyatakan aman dan halal oleh para ahli.

“Perlu disampaikan bahwa vaksin ini adalah aman, halal, dan telah teruji klinis, dan sudah dipakai di berbagai negara dan sudah teruji,” katanya.

Selain itu dia menyatakan bahwa pelaksanaan vaksinasi harus berjalan seiring dengan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan).

Setelah vaksinasi Covid-19 tahap pertama dimulai pada 13 Januari 2021, yang dimulai dengan pemberian vaksin kepada Jokowi
Provinsi-provinsi di Indonesia pun mulai melakukan vaksinasi Covid-19, termasuk Jawa Barat (Jabar) yang dipimpin Ridwan Kamil.

Dari jauh-jauh hari pemerintah sudah merencanakan untuk melakukan vaksinasi tahap pertama secara serentak di 34 provinsi di Indonesia.

Demi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap vaksinasi Covid-19 ini maka dengan sengaja pemerintah mengawali vaksinasi dengan tiga kelompok, yakni kelompok pejabat publik pusat dan daerah.

Lalu ada pengurus Asosiasi Profesi Tenaga Kesehatan dan Key Leader kesehatan daerah, serta tokoh agama daerah.***

Editor: Muhammad Sadili

Sumber: PMJ News setkab


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah