Network
"Untuk tahun anggaran APBN 2021, kami memang belum menerima perintah untuk menyalurkan kembali program BSU. Kami sudah punya hasil evaluasi yang akan kami berikan dan dikoordinasikan dengan Kemenko Perekonomian," katanya.
Adapun untuk penyalurannya dibagi menjadi dua termin (gelombang), yaitu pada gelombang I sudah diberikan pada 12,293 juta pekerja, dan gelombang II sebanyak 12,244 juta pekerja.
Baca Juga: Wagub Uu Ungkap Penyebab Banjir dan Longsor di Jabar, Minta Tinjau Ulang Izin Pertambangan
Akan tetapi terdapat rekening yang belum tersalurkan, lantaran beberapa masalah terjadi.
Satu di antaranya, yakni duplikasi data, nomor rekening yang tidak valid, rekening sudah tutup atau diblocking karena pasif dalam jangka waktu yang lama, dan rekening yang tak sesuai dengan NIK, dibekukan.
Namun di sisi lain, Menaker Ida Fauziyah mengusahakan penerima BSU atau BLT BPJS termin I belum mendapatkan dana upah di termin II akan mendapatkannya pada Januari 2021 ini.
Menaker pun menjawab pertanyaan dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI perbedaan jumlah yang tersalurkan, dengan termin I dan termin II sebagaimana tahapannya, Agustus-September 2020, dan November-Desember 2020.
Baca Juga: Presiden AS Joe Biden: Wajibkan Masyarakat Jaga Jarak dan 100 Hari Kenakan Masker
"Uang dikembalikan dulu, setelah kami lakukan rekonsiliasi data dengan bank penyalur, maka kami akan meminta kembali kepada perbendaharaan negara agar yang sudah benar datanya itu untuk disalurkan kembali," kata Menaker dalam Rapat Kerja Komisi IX RI dikutip Antara News.
Menurutnya, alasan terdapatnya perbedaan angka penyaluran termin I dan II itu merupakan dalam penyaluran termin II Kemnaker mendapatkan bantuan dari Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, atas rekomendasi KPK untuk menyamakan data dengan dengan yang diserahkan BPJS Ketenakerjaan.
