Network
POTENSIBISNIS – Aksi 1812 atau demonstrasi yang dilakukan pada 18 Desember 2020, mendapat tanggapan dari Majelis Permusyawara Rakyat Republik Indonesia (MPR RI).
Wakil Ketua MPR RI yang juga Fraksi Partai Nasdem, Lestari Moerdijat, menanggapi aksi 1812 kemarin.
Lestari menilai gerakan ekstra parlementer hanya akan membuang-buang energi secara percuma saja.
Baca Juga: Jawab Tudingan Teddy, Rizky Febian dan Putri Delina Adakan Jumpa Pers untuk Ungkapkan Hal Ini
Hal tersebut disampaikan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, 19 Desember 2020.
Lestari Moerdijat mengatakan hal itu sebagai tanggapan terkait aksi demonstrasi 1812 kemarin.
"Gerakan-gerakan ekstra parlementer untuk mewujudkan tujuan politik sekelompok orang sesungguhnya adalah tindakan membuang energi secara percuma," kata Lestari.
Lestari mengatakan, memilih sistem demokrasi untuk menyalurkan aspirasi dalam proses bernegara sudah disepakati oleh para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat.
Baca Juga: Jokowi Tiga Periode, 'Kasak-kusuk' Orang Partai dan Lembaga Survei Jadikan Hattrick Presiden RI
Menurut lestari, kita bersepakat bahwa sistem demokrasi yang dirancang mampu mengakomodasi aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.
"Masyarakat bisa mengekspresikan aspirasi atau kepentingannya melalui mekanisme yang ada, termasuk pemilihan umum legislatif dan Presiden yang dilaksanakan secara langsung, jujur, dan transparan setiap lima tahun,” kata lestari.
Menurut Lestari sejak 2004 Indonesia telah memilih presiden, wakil di parlemen, dan para pemimpin daerah melalui mekanisme pemilihan langsung dalam sistem demokrasi yang telah menjadi kesepakatan bersama.
Oleh sebab itu, lestari mengatakan, masyarakat yang memiliki aspirasi dan kepentingan tertentu sebaiknya mengekspresikan melalui mekanisme tersebut daripada melakukan gerakan-gerakan ekstra parlementer.
Lestari melanjutkan, adanya gerakan ekstra parlementer atau gerakan diluar parlemen saat ini.
Bisa saja terjadi sebagai akibat dari pemikiran akan adanya kegagalan partai politik dalam mengartikulasikan aspirasi sekelompok masyarakat itu dalam sistem demokrasi.
Lestari menyampaikan sebaiknya kelompok masyarakat yang tidak puas dapat menempuh mekanisme secara konstitusional.
Lestari mengungkapkan, jika masyarakat tidak puas dengan partai politik yang ada, maka dipersilahkan mendirikan partai politik baru.
