Network
POTENSIBISNIS - Usai perhelatan Pilkada Serentak 2020, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memnita agar perhitungan suara terbuka bagi semua pidak.
Hal tersebut, disampaikan Mahfud MD dalam konferensi pers monitoring pelaksanaan Pilkada Serenta 2020 yang ditayangakn melalui kanal YouTube BNPB pada Rabu 9 Desember 2020.
Mahfud MD pun tidak ingin terjadi keributan. Oleh karena itu, dirinya meminta meminta dibuka akses ke media massa.
Baca Juga: Akar Kasus Korupsi Menimpa Menteri Jokowi, KPK Sudah Peringatkan Jauh-jauh Hari Melalui Puisi Ini
Baca Juga: Fakta Terbaru Kasus Korupsi Mensos Juliari P Batubara KPK Sita Sejumlah Dokumen Ini
"Agar tidak terjadi keributan saya minta agar dibuka akses, akses ke media massa, dibuka akses ke pemantau, dibuka akses ke quick count, buka aja, yang penting tertib dijaga, agar kita tidak dianggap tertutup, pokoknya terbuka aja," kata Mahfud.
"Kalau ada yang curang diberitakan saja, itu biasa. Ini negara demokrasi," sambungnya.
Mahfud MD menyatakan sesuai aturan, proses penghitungan suara memang harus dilakukan secara terbuka.
Baca Juga: Pemenang Pilkada Serentak 2020 akan Diumumkan Resmi Oleh KPU, Catat Tanggalnya!
Keterbukaan itu, kata dia, juga untuk menghindari polemik. Seperti dikabarkan Galamedia, "Untuk Mencegah Terjadi Keributan, Menko Polhukam Mahfud MD Instruksikan Ini".
"Kan memang aturannya terbuka, dihitungnya terbuka, papannya terbuka, kecuali bilik yang ditutup, itu rahasia bagi masing-masing. Tapi ketika dihitung, ditabulasi dan sebagainya itu supaya terbuka," ucapnya.
Lebih lanjut Mahfud MD juga mempersilakan jika ada pihak-pihak yang membuat hitung cepat pada Pilkada 2020 dari penghitungan suara petugas pemilu.
"Sekarang kita tidak bisa main-main dengan informasi. Informasi itu bisa berupa berita yang benar, bisa berita hoaks, tapi kita bicara data," tutur Mahfud MD.
Baca Juga: Tak Kuat Dilecehkan Jadi Alasan Manusia Silver Tega Memutilasi Temannya Sendiri
Di sisi lain, ia juga meminta semua pihak terkait untuk tetap waspada pasca-pencoblosan pada Rabu 9 Desember 2020. Ke depan, kata dia, setidaknya masih ada dua tantangan yang bakal dihadapi.
Tantangan pertama, terkait penyebaran Covid-19. Sementara yang ke-dua adalah potensi munculnya ketidakpuasan pasangan calon terhadap hasil Pilkada.
"Di daerah tertentu ini sampai menimbulkan kekerasan fisik, tapi di daerah lain, ada yang menempuh pengadilan. Oleh sebab itu juga harus diantisipasi dari sekarang," ujar dia.***(Dicky Aditya/Galamedia)
