Network
Mahfud MD menilai bahwa Indonesia ini merupakan negara demokratis, dan kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia.
Mahfud juga menambahkan, negara jika akan menggunakan kekuatan negara, itu bisa saja terjadi.
Baca Juga: BLT UMKM Rp2,4 Juta Bisa Didapatkan hingga 2021 Cek NIT KTP di eform.bri.co.id BPUM
Akan tetapi negara belum menggunakan hal tersebut, hal ini yang membuat pemerintah dinilai gamang dalam menangani kasus HRS. Seperti dikabarkan JurnalPresisi artikel berjudul, "Mahfud MD Angkat Bicara, Ternyata ini Skenario Negara yang Disiapkan untuk Habib Rizieq".
Presiden Joko Widodo juga diketahui, menginstruksikan untuk menjamin hak-hak hukum HRS. Oleh karena itu, pemerintah menangani kasus tersebut dengan persuasif.
“Sampai di bandara orang boleh jemput, dan tidak ada perusakan. Yang terjadi adalah adanya kerusakan. Antar sampai pulang, jangan diganggu. Kalau perhitungan Google dengan drone, yang hadir 13.621 orang, bukan 3 juta orang,” jelas Mahfud MD.
Dia juga menjelaskan saat ini, pemerintah terus berupaya untuk melakukan konfirmasi kepada pihak HRS guna menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.
Selain itu, Menko Polhukam juga menegaskan akan melakukan pergantian jika aparat dinilai tidak tegas dalam menangani suatu kasus pelanggaran.***(Indah Nurlaeli/JurnalPresisi)
