POTENSI BISNIS - Indonesia terpilih sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) periode 2024-2026, mewakili kawasan Asia Pasifik.
Indonesia memperoleh 186 suara dari total 192 suara yang diperebutkan, yang merupakan suara tertinggi yang pernah diperoleh Indonesia sepanjang sejarah pencalonan Indonesia di Dewan HAM PBB.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyambut baik terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB. Ia mengatakan bahwa semoga dengan terpilihnya Indonesia bisa berdampak pada pemajuan dan perlindungan HAM dunia.
"Angka perolehan suara ini merupakan suara tertinggi yang pernah diperoleh Indonesia sepanjang sejarah pencalonan Indonesia di Dewan HAM - PBB," kata Retno dikutip potensibisnis-pikiran-rakyat.com pada 15 Oktober 2023.
"Mudah-mudahan terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM, tidak saja bermanfaat bagi Indonesia namun juga bagi upaya pemajuan dan perlindungan HAM dunia," kata Retno dalam keterangannya.
Pemilihan anggota Dewan HAM PBB dilakukan oleh Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Indonesia bersaing dengan empat negara lain dari kawasan Asia Pasifik, yaitu Kuwait, Jepang, China, dan Pakistan.
Baca Juga: Jadi Korban Bullying, UIN Jambi Malah Minta Mahasiswi Minta Maaf karena Videonya Viral
Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB merupakan pengakuan internasional atas komitmen Indonesia dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia.
Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama dengan negara-negara anggota Dewan HAM PBB lainnya untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia.
Indonesia telah menjadi anggota PBB sejak 28 September 1950. Indonesia telah berperan aktif dalam berbagai kegiatan PBB, termasuk dalam bidang hak asasi manusia.
Indonesia pernah terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB sebanyak lima kali, yaitu pada periode 2006-2007, 2007-2010, 2011-2014, 2015-2017, dan 2020-2022.
Dalam keanggotaannya di Dewan HAM PBB, Indonesia berkomitmen untuk mempromosikan dan melindungi HAM di seluruh dunia. Indonesia juga mendorong dialog dan kerja sama antarnegara untuk mengatasi berbagai tantangan HAM.***