POTENSI BISNIS - Effendi Simbolon, kader PDI Perjuangan dan anggota Komisi I DPR RI, telah melakukan klarifikasi terkait dukungannya terhadap Prabowo Subianto.
Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, mengumumkan bahwa Effendi Simbolon telah menemui DPP PDI Perjuangan untuk menjelaskan pernyataannya yang sebelumnya memberikan sinyal dukungan kepada Prabowo Subianto.
Pada pertemuan tersebut yang berlangsung di DPP PDI Perjuangan, Jakarta Pusat, pada hari Senin, Hasto menjelaskan bahwa Prabowo Subianto, selaku Ketua Umum Partai Gerindra dan calon presiden, hadir dalam acara Rakernas Punguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia (PSBI) 2023 dengan kapasitas sebagai Menteri Pertahanan.
Awalnya, Prabowo diundang untuk berbicara tentang aspek-aspek bela negara.
Hasto menjelaskan bahwa klarifikasi tersebut juga melibatkan bidang kehormatan DPP PDI Perjuangan.
Klarifikasi ini dilakukan untuk merespons persepsi publik yang menyebutkan bahwa Effendi Simbolon memberikan dukungan kepada calon presiden yang tidak sesuai dengan keputusan PDI Perjuangan, yaitu Ganjar Pranowo.
Dalam penjelasannya, Effendi Simbolon dengan jelas menyatakan bahwa sebagai seorang kader partai, ia sepenuhnya taat pada keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
"Dalam penjelasannya, sangat clear (jelas) bahwa Pak Effendi Simbolon sebagai kader partai taat sepenuhnya untuk mendukung keputusan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri," ujar Hasto.
Hasto juga menambahkan bahwa Effendi Simbolon akan berjuang untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan, serta partai-partai lain seperti PPP, Perindo, dan Hanura.
Baca Juga: KPK Cabut Pembantaran, Lukas Enembe Kembali Ditahan di Rutan
Selama diskusi dengan Effendi Simbolon, Hasto mengungkapkan bahwa anggota Komisi I DPR RI tersebut memiliki catatan terkait kebijakan Prabowo dalam pembelian pesawat bekas Mirage 2000-5 dari Qatar.
Menurut Effendi Simbolon, kebijakan tersebut tidak tepat dan berpotensi melanggar undang-undang.
Hasto juga menyinggung tentang kemungkinan adanya sanksi terkait dengan klarifikasi ini. Ia menyatakan bahwa hasil klarifikasi Effendi Simbolon akan dilaporkan dalam rapat DPP sebelumnya, dan penjelasan tersebut menunjukkan pandangan objektif yang diterima oleh DPP partai serta Dewan Kehormatan.
Sebelumnya, dalam acara rapat kerja nasional perkumpulan orang-orang Batak bermarga Simbolon (PSBI), Effendi Simbolon menyatakan bahwa Prabowo Subianto merupakan sosok yang layak memimpin Indonesia sebagai pengganti Presiden Joko Widodo.
Menurut pandangannya, Prabowo Subianto memiliki karakter dan kemampuan kepemimpinan yang dibutuhkan untuk memimpin Indonesia di masa depan.
Pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 dijadwalkan berlangsung mulai dari 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) mengatur bahwa pasangan calon tersebut harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan kursi minimal 20 persen dari total kursi DPR atau 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memperoleh dukungan minimal 115 kursi dari DPR RI.
Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memperoleh suara sah minimal 34.992.703 suara dalam Pemilu 2019.***