POTENSI BISNIS - Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan, memberikan tanggapan terhadap tuduhan yang menyebutkan bahwa dirinya membekingi keberadaan Pondok Pesantren Al Zaytun di Indramayu, Jawa Barat.
Moeldoko dengan tegas membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa dirinya adalah seorang mantan Panglima TNI dan bukanlah seorang preman.
"Jangan menyebut saya mantan Panglima sebagai seorang beking, apakah saya terlihat seperti preman? Itu tidak benar. Saya juga bisa marah, saya juga bisa marah," ungkap Moeldoko dalam sebuah konferensi pers di Gedung Bina Graha Jakarta pada hari Senin 3 Juni 2023 sebagaimana dikutip dari ANTARA.
Moeldoko menyatakan bahwa ia sudah mengetahui siapa pihak yang menyebarkan isu tersebut.
"Saya sudah mengetahui siapa yang mengadu domba, saya sudah tahu. Apa tujuan mereka, saya tahu," ujar Moeldoko tanpa menyebutkan nama atau pihak tertentu.
Moeldoko tidak menampik bahwa ia mengenal pengasuh Pondok Pesantren Al Zaytun, yaitu Panji Gumilang. Terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri terhadap Panji Gumilang pada hari Senin ini atas dugaan penistaan agama, Moeldoko menyatakan bahwa hal tersebut adalah wajar.
"Silakan lakukan pemeriksaan, mengapa? Sebagai warga negara, tidak ada kekebalan bagi siapa pun, silakan saja periksa. Saya sudah berbicara dengan Pak Panji Gumilang, 'hei, jika terjadi hal-hal yang tidak semestinya, saya akan menjadi orang pertama yang akan menyelesaikannya'. Itu yang saya lakukan. Jadi, ketika saya masih menjabat sebagai Pangdam, saya sudah mengunjungi Al Zaytun untuk melihat secara langsung apa yang terjadi di sana," ungkap Moeldoko.
Ia menekankan bahwa jika pada saat itu ia melihat adanya penyimpangan, maka ia akan segera mengambil tindakan.
Moeldoko juga mengakui bahwa ia tidak berkomunikasi dengan Panji Gumilang selama polemik seputar Al Zaytun muncul belakangan ini, karena ia tidak ingin dianggap melakukan intervensi.
"Tidak, jika saya berkomunikasi, maka akan dianggap sebagai intervensi. Biarkanlah segalanya berjalan, sebagai warga negara, jika ada kesalahan, maka harus ditindak. Tetapi janganlah kita menghakimi seseorang berdasarkan persepsi yang berkembang. Di sana terdapat puluhan ribu mahasiswa, ada santri. Ambil langkah-langkah yang tepat, apakah itu melalui pendekatan persuasif dan pendidikan, atau melalui penegakan hukum. Kita semua memiliki instrumen yang bisa digunakan. Mengapa kita harus berspekulasi?" pungkasnya.***