POTENSI BISNIS - Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon beri komentar soal 97.000 data pegawai negeri sipil (PNS) yang misterius mendapatkan gaji dan pensiunan.
Bahkan diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), sebanyak 97.000 data PNS tersebut sejak tahun 2002 hingga 2014.
Menurut, Fadli Zon lewat cuitan di Twitter pribadinya, hanya di negeri kita ada siluman PNS dan pensiunan terima gaji.
Baca Juga: Singgung Birokrasi Lemot dan Bertele-tele, Mahfud MD: Kita Harus Perhatikan SDM Kreatif Indonesia
"Hanya di negeri kita ada gaji n uang pensiun pd 97,000 siluman PNS n pensiunan. Siapa yg terima?," kata Fadli, dikutip PotensiBisnis.com dari @fadlizon pada Selasa, 25 Mei 2021.
"Padahal bisa diarahkan untuk naikkan honorer guru, perawat, penyuluh pertanian, dll," sambung Fadli Zon.
Baca Juga: Data BPJS Bocor, Anggota Komisi I DPR Bilang Begini
Kepala BKN, Bima Haria Wibisana mengungkapkan, ada sekitar 97.000 data pegawai sipil negeri (PNS) yang misterius sejak tahun 2002 hingga tahun 2014, dan itu mendapatkan gaji dan pensiun.
“Ternyata hampir 100.000, tepatnya 97.000 data itu misterius. Dibayarkan gajinya, membayar iuran pensiun, tapi tidak ada orangnya,” kata Bima dalam acara virtual, Senin, 24 Mei 2021.
Bima juga menerangkan, sejak Indonesia merdeka, pemerinta baru dua kali melakukan pemutakhiran data PNS.
Bahkan, pemutakhiran pertama kali dilakukan di tahun 2021, akan tetapi itu dengan sistem manual.
“Yang pertama tahun 2002, itu dilakukan melalui penataan ulang pegawai negeri sipil, dengan sistem yang masih manual,” ujar Bima.
Menurutnya, pemutakhiran data yang dilakukan di 2002 memakan biaya yang cukup besar.
Namun, prosesnya data tahun 2002 tidak menghasikan data yang akurat, sehingga masih perlu pemutakhiran ulang.
“Proses yang mahal dan lama itu tidak menghasilkan data yang sempurna, masih banyak yang perlu dimutakhirkan, dilengkapi, bahkan masih banyak juga data-data yang palsu,” ujarnya.
Selanjutnya, kata Bima, di tahun 2014, pemerintah melakukan pemutakhiran data ulang terhadap PNS secara elektronik.
Ia mengatakan, pendataan ulang secara elektronik itu dilakukan oleh masing-masing PNS sehingga menghasilkan data yang lebih akurat daripada pemutakhiran data sebelumnya.
“Dengan data itu, database PNS kita menjadi lebih akurat walaupun masih juga banyak yang belum mendaftar pada saat itu,” kata dia.
Dalam kesempatan tersebut, Bima pun meluncurkan data My SAPK BKN untuk semakin mempermudah PNS dalam memperbaharui data secara mandiri.
Menurutnya, dengan kehadiran aplikasi My SAPK, kinerja sistem pelayanan kepegawaian menjadi tanggung jawab dari para PNS.
“Pada hari ini kita akan melaunching aplikasi My SAPK untuk memutakhirkan data mandiri ini, jadi memutakhirkan data mandiri ini. Anda bisa melihat data anda. Anda bisa memperbaiki bahkan memutakhirkannya, setiap waktu terjadi perubahan data. Jadi tidak perlu menunggu,” kata Bima.
“Karena itu menjadi tanggung jawab saudara, pelayanan di kepegawaian akan tergantung pada kesiapan dan pemutakhiran data yang anda perbaiki,” lanjutnya.***