POTENSI BISNIS – Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menilai Presiden Joko Widodo harus membuktikan istana tak terlibat dalam kisruh Partai Demokrat.
Sebab, kisruh yang berujung Kongres Luar Biasa (KLB) di Hotel The Hill Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, melibatkan Moeldoko.
Bukan sosok secara pribadi, namun orang tetap memandang Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Baca Juga: Habib Rizieq Terbaru: Tempat Sidang Dipindah ke PN Jaktim, Pengacara Keberatan
Moeldoko pada KLB itu ditetapkan sebagai pimpinan baru partai periode 2021-2025 menggantikan AHY.
Marzuki Alie pun ditetapkan sebagai ketua dewan pembina Partai Demokrat periode 2021-2025.
Ternyata, Moeldoko yang dulu sempat menampik kabar dirinya sebagai pengganti Ketua Umum Partai Demokrat justru kini menerima jabatan versi KLB tersebut.
Baca Juga: RAMALAN Zodiak Besok 12 Maret 2021: Libra Scorpio hingga Capricorn Siap-siap Mendapat Peluang Besar
Melihat hal ini, menurut Refly, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus memberikan penegasan.
Tidak hanya itu, namun Refly juga menyarankan Jokowi untuk memberikan penjelasan bahwa Istana sama sekali tidak terlibat terkait kisruh yang terjadi di Partai Demokrat.
Hal tersebut disampaikan oleh Refly Harun dalam diskusi via zoom, pada Kamis 11 Maret 2021.
"Caranya adalah dengan memerintahkan Moeldoko untuk melepaskan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan tetap di Kepala Staf Presiden sebagai pembantu Presiden," katanya, dikutip dari ANTARA.
Saran dari Refly jika memang Moeldoko tetap bersikeras ingin menduduki kursi Ketua Umum Partai Demokrat, maka Presiden harus memberhentikan atau mengganti posisinya sebagai KSP.
Memang benar secara hukum posisi KSP boleh saja rangkap jabatan seperti halnya yang terjadi pada sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Namun menurut Refly, saat ini masalahnya bukan perkara rangkap jabatan melainkan lebih kepada kepastian keterlibatan istana atau tidak.
Hal ini dirasa perlu dilakukan, yaitu sebagai pembuktian jika memang Istana tidak terlibat kisruh di Partai Demokrat.
"Jadi pertanyaannya apakah istana mengetahui dari awal gonjang-ganjing ini dan melakukan pembiaran? Kalau iya itu tidak baik," ujarnya.
Beberapa waktu lalu Moeldoko sempat mengatakan untuk tidak melibatkan Jokowi atas perkara tersebut.
Tapi tidak dipungkiri, jabatan sebagai KSP melekat pada dirinya.
Maka dari itu menurut Refly, etika politik dan etika pejabat publik harus tetap dijaga.
Diketahui dari berita Potensibisnis.com sebelumnya, KLB diselenggarakan oleh sejumlah anggota, serta bekas pengurus Partai Demokrat pada Jumat 5 Maret 2021 lalu, dan dipimpin oleh Jhoni Allen.
Kongres Luar Biasa (KLB) ini dilaksanakan di Hotel The Hill Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
Dari hasil KLB tersebut, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko ditetapkan sebagai pimpinan baru partai periode 2021-2025 menggantikan AHY.
Marzuki Alie pun ditetapkan sebagai ketua dewan pembina Partai Demokrat periode 2021-2025.
Setelah hasil KLB tersebut sampai ke telinga AHY, maka AHY dan jajarannya memutuskan pergi ke Kemenkumham dan juga Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada Senin 8 Maret 2021.
Tujuannya mereka ialah untuk menyerahkan surat berisi laporan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh peserta KLB.***