POTENSI BISNIS - Rizal Ramli mengomentari soal banjir Jakarta lewat Twitternya ditambah unggahan cuplikan video saat Jokowi menjabat Gubernur DKI.
Dalam cuplikan video tersebut Jokowi selaku Gubernur DKI Jakarta mengatakan, soal banjir di Jakarta airnya bukan berasal dari Jakarta.
Menurutnya, airnya berasal dari provinsi yang lain. "Dari atas, dan gak mungkin kita menyelesaikannya sendiri," kata Jokowi.
Baca Juga: Jakarta Terendam Banjir, Anies Baswedan 'Samsak Hidup' Pendukung Jokowi-Ahok, Begini Isi Kritiknya
Baca Juga: Ferdinand Hutahaean Sebut Zaman Ahok Juga Banjir: Mengapa Netizen Tak Seriuh Ini Ribut Berkomentar
Kemudian 13 sungai yang berada di Jakarta, sungai-sungai besar di antaranya Ciliwung, Pasanggrahan, dan yang liannya itu adalah kewenangannya di pemerintah pusat.
"Sehingga mengatasi banjir ini harus bersama-sama, pemerintah pusat, DKI dan provinsi yang lain. Percuma juga semua sungai di sini dinormalisasi tetapi yang di atas tidak ada penghijauan kembali, reboisasi sehingga serapan air ke bawah tidak semakin banyak, semuanya memang harus terintegrasi atau dibuatkan waduk di atas," kata Jokowi kala itu.
Sedangkan, Rizal Ramli bertanya pemerintah pusat kemana saja?
Menurutnya, kekuasaan punya, tapi kemampuan untuk memanfaatkan kekuasaan untuk selesaikan masalah minim.
Baca Juga: Tanpa Ribet, Ini Syarat Anda Bisa Langsung Ikut Seleksi Kartu Prakerja Gelombang 12
"Lho Pemerintah pusat kemana aja ? Kekuasaan punya, tapi kemampuan untuk memanfaatkan kekuasaan utk selesaikan masalah minim. Tidak ada konsistensi antara visi, strategi, personalia dan implementasi. Janji berjibun, pelaksanaan payah," cuit Rizal Ramli dikutip PotensiBisnis.com pada Senin, 22 Februari 2021.
Dikabarkan sebelumnya, Ahok mengatakan, perlu gerak cepat untuk mengatasi banjir dari Pemerintah pusat misalnya melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian PUPR.
Menurutnya, mesti segera menyelesaikan normalisasi sungai. Sedangkan Pemprov DKI Jakarta mesti membenahi daerah aliran sungai (DAS).
"Normalisasi DAS, kalau mau dikembalikan ke bentuk semula DAS tempat jalan air yang maksimal, semua bangunan yang terpaksa di daerah DAS kena bongkar," kata Ahok.
Saat menjabat, dikatakan Ahok, dirinya tak segan-segan melakukan penertiban bangunan yang beridiri di DAS dibongkar demi mengatasi banjir.
Baca Juga: PT KAI Batalkan Perjalanan dari dan Menuju Jakarta, Ini Cara agar Uang Tiket 100 Persen Kembali
"Di Jatinegara ada ruko yang terpaksa kami bongkar, terlebih rumah-rumah tanpa izin dan menduduki DAS," kata dia.
Ahok juga mengatakan, jika nantinya Pemprov DKI Jakarta melakukan penertiban di DAS.
Menurutnya, warga yang terdampak juga bisa diberi solusi, misalnya, dengan membangun rumah susun (rusun) dengan harga terjangkau.
Terkait penangan banjir Jakarta, kata Ahok, sebaiknya Anies Baswedan dan jajaran mengikuti dan menjalankan saja program yang sudah ada.
"Lagi pula itu bukan program Jokowi atau Ahok. Itu sudah ada sejak zaman Pa Fauzi Bowo dan sejak Presiden SBY, Jakarta itu beda dengan daerah-daerah," katanya.
"Calon kepala daerah harus memikirkan program-program, karena umumnya belum ada kajian. Di DKI Jakarta semua sudah lengkap, tinggal kita berani atau tidak jalankan program yang sudah ada. Dan jika tak ada perubahan kajian program yang ada, tinggal kerjakan saja," sambungnya.***