POTENSI BISNIS – Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat untuk kritis kini menjadi sorortan.
Namun di sisi lain, ada yang menilai pemerintahan Jokowi ini justru anti kritik.
Sehingga, pernyataan Jokowi tersebut pun mengundang tuaian pro dan kontra antara kader demokrat dan mantan kadernya.
Baca Juga: Link Streaming Drama Korea Mr Queen Episode 20 Terakhir Subtitle Indonesia
Wasekjen Partai Demokrat, Renanda Bachtar yang membandingkan pemerintahan Jokowi dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Dia membandingkan hal-hal yang berkenaan dengan sistem demokrasi.
Renanda menyebut, bila ada warganya yang memberikan kritik terkait pemerintahan SBY saat itu tidak pernah dipenjarakan.
Dikutip Potensibisnis.com dari Pikiran Rakyat, menurut Renanda Bachtar justru kritikan yang disampaikan warga dianggap SBY sebagai alat navigasi untuk membantu mengontrol arah kebijakannya.
Baca Juga: Ramalan Zodiak 14 Februari 2021: Aries, Scorpio dan Gemini, Mendapatkan Kejutan dari Sang Kekasih
"Berbeda dengan era SBY yang tak pernah merepresi rakyat yang mengkritiknya dan terbukti selama 10 tahun tak ada satupun warga pengkritiknya yang dia penjarakan," kata Renanda Bachtar kepada Pikiran-Rakyat.com saat dihubungi, Sabtu 13 Februari 2021.
Terkait permintaan Jokowi yang menyebutkan warga bisa menyampaikan kritikannya, Renanda Bachtar justru berkata banyak rakyat yang tidak percaya.
Rakyat berfikir bahwa pemerintah tidak tulus meminta masyarakat untuk mengkritik.
Baca Juga: Sinopsis Film Loving Pablo di Bioskop Trans TV Malam Ini, Kekuasaan Gembong Narkoba Pablo Escobar
Hal itu dia buktikan dengan mengatakan bahwa banyak anggota masyarakat yang justru ditangkap saat menyampaikan kritikanya.
"Banyaknya anggota masyarakat yang ditangkap, diproses dan dipenjarakan adalah bukti demonstratif bahwa pemerintah kita saat ini antikritik," ungkapnya.
Namun, taggapan sebaliknya datang dari Mantan Kader Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean yang mengatakan dirinya tidak percaya akan tuduhan Jokowi Antikritik.
Hal tersebut dia tuangkan dalama akun Twitternya @FerdinandHaean3 pada 13 Februari 2021.
“Masa sih mengkritik Jokowi dipenjara? Kok saya belum temukan buktinya?,” cuit Ferdinand.
Namun dia tetap membenarkan ada masyarakat yang dipenjara tapi dengan alasan yang berbeda dan sudah sesuai dengan hukum.
“Tapi kalau penyebaran hoax, fitnah, penghasutan dipenjara, betul ada. Dan itu sudah sesuai hukum yang berlaku. Bukankah tugas Polisi menegakkan hukum?,” katanya.
Baca Juga: Mengerikan, Gempa Jepang Magnitudo 7,1 Membuat 4 Kota Besar Gelap Gulita
Menurutnya justru jika kejadian-kejadian tersebut tidak diproses secara hukum, malah akan membuat negara menjadi barbar.
Diketahui sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo pernah mengimbau agar masyarakat aktif dalam memberi kritik pada pemerintah.
Dikutip Potensibisnis.com dari Presiden RI, hal itu disampaikan Presiden secara virtual dalam acara Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020 pada Senin, 8 Februari 2021.
“Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan atas potensi maladministrasi, dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus berupaya meningkatkan upaya-upaya perbaikan,” katanya.