POTENSIBISNIS - Satu diantara momen berharga bagi Organisasi Papua Mereka (OPM) yakni ulang tahunnya yang dilaksanakan pada 1 Desember.
Layaknya memberikan kado ulang tahun, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mencalonkan Benny Wenda sebagai Presiden interim Papua Barat.
Selain itu, ULMWP juga mendeklarasikan pemerintahan sementara yang telah dibentuk yakni Republik Papua Barat.
Baca Juga: Zinedine Zidane Digoyang, Kursi Pelatih Real Madrid Siap-siap Memanas
Sebagaimana diketahui sebelumnya, ULMWP menjadikan 1 Desember sebagai hari kemerdekaan Papua Barat.
Tanggal 1 Desember merupakan tanggal yang bersejarah bagi rakyat Papua Barat.
Pasalnya, ditanggal ini Papua Barat berhasil menumbangkan Pemerintahan Kolonial Belanda sejak 1961.
Pembentukan pemerintahan yang lepas dari Indonesia, diumumkan tepat pada hari lahirnya embrio negara Papua Barat, Selasa 1 Desember 2020.
Baca Juga: Persaingan 16 Besar di Grup B Liga Champions Makin Ketat, Inter Butuh 12 Gol
Menurut ULMWP, pesanan pemerintah sementara dalam penantian ini bertujuan untuk memobilisasi rakyat Papua Barat yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat, untuk mewujudkan referendum menuju kemerdekaan.
Dalam keterangan ULMWP, pemerintah sementara yang dipimpin Benny Wenda berhak membuat deklarasi kemerdekaan sepihak dalam waktu dekat, atas nama rakyat Papua Barat.
Baca Juga: Ngeri, Walikota Bogor 'Luluh' Minta Maaf Setelah Didatangi Seorang Habib
Dengan demikian, Benny Wenda dalam komunike mengatasnamakan ULMWP juga berada di lokasi pemerintahan serta militer Indonesia di Papua adalah ilegal.
"Kini, struktur kehadiran negara Indonesia di West papua adalah ilegal," tegasnya, sebagaimna diberitakan sebelumnya di CerdikIndonesia.com "Benny Wenda Jadi Presiden Sementara, Republik Papua Barat Terbentuk"
Baca Juga: 5 Smartphone Premium Terbaik Akhir Tahun Harga Lebih dari Rp10 Juta
Baca Juga: Reuni 212 Tahun Ini Hadirkan Dialog Nasional Secara Daring, Berikut Link Live Streamingnya
Baca Juga: KPCPEN dan Kominfo Upayakan Kesehatan Pulih, Ekonomi Bangkit
Namun, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengecam atas sikap organisasi tersebut.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah, membantah legitimasi Wenda dan langkah ULMWP untuk membentuk pemerintahan sementara.
"Dengan dalih apa seseorang bernama Benny Wenda membuat status memproklamasikan diri sebagai wakil rakyat Indonesia di Papua?" katanya.
"Proses pemindahan kekuasaan atau pembangunan Papua dari Belanda ke Indonesia diawasi oleh PBB, termasuk melalui adopsi resolusi PBB", jelasnya. ***(Safutra Rantona/CerdikIndonesia.com)