Network
"Jika sudah ke dokter namun dua minggu masih bergejala, baiknya scan track deteksi kanker paru-paru," kata dr Sita.
Saat ini, akses pengobatan kanker paru-paru di JKN masih belum merata.
Berdasarkan Laporan Keuangan BPJS 2019, hanya 3 persen dana dari JKN telah dialokasikan untuk pengobatan kanker, termasuk kanker paru.
Saat ini, JKN hanya menjamin pengobatan personalisasi atau inovatif bagi penderita dengan mutasi EGFR positif.
Padahal, hampir 60 persen dari penderita kanker paru-paru memiliki mutasi EGFR negatif yang memerlukan pengobatan atau terapi yang lain, seperti imunoterapi, dan belum ditanggung JKN.
“Prevalensi kanker para-paru di Indonesia memang masih tinggi. Akan tetapi, saat ini pengobatan yang bekerja spesifik sesuai tipe kanker paru-paru sudah tersedia baik bagi penderita dengan Mutasi EGFR positif ataupun negatif sesuai dengan pedoman internasional, termasuk pembedahan, kemoterapi, terapi target dan imunoterapi," tambah dr Sita.
Berbeda dengan pengobatan yang lain, sistem kerja dari pengobatan imunoterapi langsung menghambat sinyal negatif yang digunakan kanker untuk mengelabui sistem imun tubuh melawan kanker.
Dengan begitu, sistem kekebalan pada penderita kanker akan jauh lebih aktif untuk melawan sel kanker tersebut.
Imunoterapi diharapkan dapat menjawab kebutuhan penderita dan dapat menekan laju pertumbuhan angka beban kanker paru.
“Dengan adanya terobosan dalam penanganan kanker paru, tentu saja saya berharap hal tersebut dapat meningkatkan harapan dan kualitas hidup penderita kanker paru di Indonesia. Sebab, peningkatan kualitas hidup penderita kanker paru tidak terlepas dari kemudahan mendapatkan akses dari tahap diagnosis, terapi dan tatalaksana paliatifnya,” kata dr. Sita.
