Network
Dari jumlah tersebut, saat ini total keseluruhan guru honorer atau non-ASN yang telah diangkat menjadi PPPK mencapai 544.292, sesuai dengan data yang disampaikan oleh Kemdikbud.
Pada tahun anggaran 2023, Kemdikbud mengimbau Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengusulkan formasi PPPK guru bagi guru honorer atau non-ASN. Kuota PPPK guru 2023 bagi guru honorer atau non-ASN, seperti yang dinyatakan oleh Kemdikbud, adalah sebanyak 601.286, sehingga diharapkan Pemda dapat mengajukan formasi PPPK tersebut.
Nunuk Suryani, yang merupakan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemdikbud, sangat berharap agar Pemda melakukan pengajuan PPPK guru 2023 bagi guru honorer atau non-ASN dengan sebaik-baiknya.
Dirjen GTK Kemdikbud juga menyebutkan bahwa Pemda memiliki peran kunci dalam pelaksanaan PPPK guru 2023 bagi guru honorer atau non-ASN.
Tidak hanya itu, Dirjen GTK Kemdikbud juga mengungkapkan bahwa pihaknya berencana untuk menyelesaikan penempatan sebanyak 62.645 guru yang telah lulus passing grade agar masuk dalam kategori prioritas satu (P1) dan belum memperoleh penempatan pada tahun 2022.
"Kebutuhan guru PPPK tahun ini cukup banyak, makanya P1 yang belum terakomodasi dalam PPPK 2022 akan dituntaskan tahun ini," ujar Dirjen GTK Kemdikbud seperti yang dikutip dari ANTARA.
Gubernur Jawa Timur menyambut baik rencana Kemdikbud ini dengan mengusulkan agar guru honorer atau non-ASN yang telah lulus passing grade seleksi PPPK.
Kemudian, Gubernur Jawa Timur menyambut baik rencana Kemdikbud ini dengan mengusulkan agar guru honorer atau non-ASN yang telah lulus passing grade seleksi PPPK guru 2021 diangkat sebagai PPPK.
Data mencatat bahwa terdapat 8.588 guru honorer atau non-ASN yang telah lulus passing grade, namun hanya 2.047 guru yang telah diangkat menjadi PPPK, sehingga terdapat 6.141 guru lainnya yang belum memiliki status PPPK.
