Network
Pemerintah Provinsi Sumut berencana menambahkan total 2.437 formasi PPPK tahun 2023. Formasi tersebut akan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu guru, tenaga medis, dan tenaga teknis lainnya. Dari ketiga kategori tersebut, sebanyak 2.000 formasi ditujukan bagi guru, sehingga penambahan formasi terbanyak diberikan kepada guru honorer atau non ASN.
Baca Juga: Mantap! PNS Bakal Dapat Tambahan Uang Makan untuk Jaga Daya Tahan Tubuh hingga Rp550 Ribu per Bulan
Selain itu, penambahan formasi PPPK tahun 2023 juga akan melibatkan 250 tenaga medis dan 187 tenaga teknis lainnya dari Pemerintah Provinsi Sumut.
Meskipun demikian, terkait pembiayaan penambahan formasi PPPK guru tahun 2023 dan kategori lainnya, Kepala BKD Sumut menyatakan bahwa belum ada kepastian apakah akan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Ini masih dalam tahap perencanaan, karena saat ini ada wacana bahwa pembiayaan PPPK ini akan berasal dari APBN, namun hal tersebut masih dalam wacana. Yang sudah dilaksanakan saat ini adalah pembiayaan melalui APBD," ujar Kepala BKD Sumut seperti yang dilansir oleh PotensiBisnis.com dari ANTARA.
Kepala BKD Sumut menjelaskan bahwa penambahan formasi PPPK guru tahun 2023 bagi guru honorer atau non ASN sedang dalam proses pengerjaan. Hal ini masih menunggu penandatanganan oleh Edy Rahmayadi selaku Gubernur Sumut, seperti yang disampaikan oleh Kepala BKD Sumut.
Di sisi lain, penambahan formasi PPPK guru tahun 2023 oleh Pemerintah Provinsi Sumut tentu saja! Ini lanjutannya:
ini tentu akan melibatkan regulasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) yang akan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud).
Baca Juga: Kuota Terbatas! PLN Buka Loker Gaji Rp 15 Juta, Cepat Cek Link Pendaftaranya
Kepala BKD Sumut juga mengungkapkan kemungkinan terburuk bahwa jumlah formasi yang diajukan untuk penambahan PPPK guru tahun 2023 oleh Pemerintah Provinsi Sumut mungkin dapat berkurang, tergantung pada keputusan dari Menpan RB.
