Network
POTENSI BISNIS - Pemerintah berperan penting menurunkan kemiskinan di Indonesia. Di antara solusi yang ditawarkan pemerintah yaitu dengan zakat.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan usaha pemerintah untuk menurunkan kemiskinan nasional ke level single digit dengan target 9,2 persen hingga 9,7 persen pada 2021 yaitu melalui penyaluran zakat.
Ia mengungkapkan melalui zakat setidaknya mampu menyadarkan orang-orang kaya untuk menyalurkan sebagian hartanya dalam memajukan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Pendistribusian Bantuan Zakat untuk Ratusan Pedagang Kecil Terdampak Covid-19 di Pangandaran
Yusuf melanjutkan usaha ini sangat efisien dilakukan oleh pemerintah karena masih banyak masyarakat tidak mampu terutama dalam sisi ekonomi.
"Zakat disalurkan untuk masyarakat tidak mampu, ini linear dengan usaha pemerintah untuk mendorong angka kemiskinan turun di tahun ini sekitar 9 persen," ujar Yusuf dikutip dari ANTARA, Jumat 26 Maret 2021.
Sementara itu, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mengemukakan wacana pemotongan gaji ASN, termasuk karyawan BUMN dan swasta sebesar 2,5 persen untuk pembayaran zakat.
Baca Juga: Kasus Suap Bansos Covid-19, KPK Panggil Cita Citata
Hal tersebut Baznas lakukan untuk mengatur dan mengelola zakat dengan baik, jelas, dan akuntabel sehingga tidak digunakan keperluan negatif.
Kemudian Baznas merencanakan layanan take home pay demi kemudahan orang-orang yang ingin memberikan sebagian hartanya.
Yusuf mengatakan melalui zakat yang disalurkan dengan baik dan tepat sasaran, mampu mendorong daya beli masyarakat yang termasuk pada golongan kurang mampu.
Baca Juga: Pengedar Sabu Diringkus, Polisi: Berawal dari Postingan Facebook
Jika daya beli masyarakat bertambah, maka muara besarnya menuju ekonomi keseluruhan dan bisa membantu proses pemulihan ekonomi nasional.
"Dalam kondisi ideal, zakat bisa membantu menurunkan kemiskinan dan mengangkat daya beli masyarakat di tengah proses pemulihan ekonomi nasional yang sedang dilakukan pemerintah tahun ini,"ujar Yusuf.
Sebelumnya Ketua Baznas Noor Achmad menceritakan ide pemotongan zakat bagi pegawai ASN, BUMN, dan swasta yang memiliki gaji minimal Rp7 juta perbulan melalui sistem payroll. Hal itu, kata dia, sudah disampaikan langsung kepada negara pada 24 februari 2021.
Baca Juga: Bank Singapura Merubah Sistem Kartu ke Verifikasi Wajah untuk Transaksi di ATM
Dalam pertemuan itu, Noor Achmad mengatakan Presiden Jokowi mendukung usulan pemotongan zakat 2,5 persen setiap bulan dan dikabarkan sedang mempersiapkan Peraturan Presiden.
Merujuk pada kajian Baznas, total potensi zakat di Indonesia tahun 2020 mencapai Rp 233 triliun dengan porsi terbesar pada zakat penghasilan Rp 139 triliun.
Noor Achmad melanjutkan jika pengumpulan zakat bisa dilakukan dengan optimal, maka dana zakat lebih besar ketimbang program jaringan sosial di APBN yang hanya berjumlah Rp157 triliun.
Dari potensi zakat sebesar itu, jumlah yang terkumpul masih 3,5 persen atau Rp8 triliun. Angkat tersebut menunjukan antara potensi zakat dan pendapatan rill masih mengalami kesenjangan.***
