Network
Dia menjelaskan bahwa pemerintah harus seimbangkan level of playing field bagi pedagang konvesional maupun digital.
Baca Juga: Sri Mulyani Paparkan 5 Langkah Kebijakan Pendukung Prospek Pemulihan Ekonomi Indonesia Tahun 2021
Karena banyak sekali pedagang konvesional yang merasa tidak adil untuk kebijakan tentang pengenaan pajak.
“Ini tantangan yang perlu ditangani agar kami dapat menciptakan level of playing field yang adil bagi para pemain,” ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengungkapkan, ada beberapa resiko yang akan terjadi dengan pengunaan transaksi digital.
Salah satunya dengan transaksi ilegal, itu dapat beresiko dan menjadi hal yang harus dipantau oleh pemerintah. Dikutip Potensbisnis.com dari antara news.com berjudul “Sri Mulyani Ungkap 4 Alasan Transaksi Digital Perlu Diatur Ketat.”
“Misalnya seperti senjaya api dan bahan peledak hanya dengan cetak biru itu bisa ditransmisikan secara digital,” kata Sri Mulyani.
Lalu ada yang dinamakan dengan teknologi printing 3D, ini memungkinkan pengguna untuk memproduksi barang sehingga berpotensi membahayakan keselamatan.
Selanjutnya resiko yang akan terjadi adalah kerugian bagi pendapatan negara.
Yang mana pengenaan bea masuk atas barang digital melalui transmisi elektronik.
