Network
"Kokosongan hukum pun dapat menjadi pemicu masalah besar. Akibatnya konflik kepentingan antara perusahaan dan mitra tenaga kerja (mitra pengendara) selalu muncul. Belum lagi ditambah kecemburuan sosial yang menimpa masyarakat ojek pangkalan (konvensional),” tegas Endang.
Dalam sistem transporasi online, tegas Endang, ada perjanjian kerja kemitraan dengan sistem sharing economy. Dan sharing economy antara pihak yang bermitra sebenarnya merupakan urusan pribadi (private area) pihak yang melakukan kesepakatan.
Sayangnya, mitra pengendara berada pada posisi yang lemah karena membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan harus beraktivitas di jalan raya yang penuh risiko.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan apresiasi atas penerbitan buku “Pola Kerja Kemitraan di Era Digital, sebuah Perlindungan Sosial Transportasi Online Roda Dua”.
Menurut Ida, buku itu memberikan sumbangsih pemikiran yang didasarkan pada teori dan fakta di lapangan tentang proses kegiatan ekonomi baru berbasis teknologi informasi.
“Dengan pendekatan sharing economy, buku ini pantas dijadikan rujukan khususnya bagi perusahaan aplikasi dan pelaku bisnis dalam mengembangkan skala ekonomi yang lebih luas," kata Menaker Ida.
Baca Juga: Reza Artamevia Positif Konsumsi Sabu: untuk Mengisi Kekosongan di Masa Pandemi Covid-19
"Bagi pemerintah, telaah dan kajian yang disajikan dalam buku ini akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan regulasi terkait pola kerja kemitraan, khususnya pada sektor transportasi roda dua berbasis online, yang sampai saat ini keberadaannya belum dilegalka,“ sambung Ida sebagai Keynote Speeker dalam acara tersebut.
Sebagaimana diberitakan Pikiran-Rakyat.com sebelumnya, "Ekonomi Digital Bawa Kekacauan pada Pasar Kerja, tapi Berdampak Positif".
Acara bedah buku ini dihadiri oleh sejumlah narasumber antara lain Arzeti Bilbina (Anggota Komisi IX DPR RI) sebagai Supporting Testimoni.
