UMKM Kurang Dilibatkan dalam Pemilu 2024: Implikasi dan Solusi untuk Pemerintah

- 24 Januari 2024, 16:54 WIB
Ilustrasi:peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM dalam pemilu 2024
Ilustrasi:peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM dalam pemilu 2024 /awang/DALL.E/

POTENSI BISNIS - Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Indonesia menimbulkan banyak pembicaraan, khususnya terkait dengan ketidakhadiran peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam prosesnya.

UMKM, yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia, seharusnya memiliki suara yang signifikan dalam kebijakan nasional. Namun, realitas saat ini menunjukkan sebaliknya, dimana mereka tidak dilibatkan secara signifikan dalam pemilu yang sebentar lagi akan digelar di Indonesia.

Baca Juga: Para Pengusaha Siap-Siap! Habis Pemilu Ekonomi Indonesia Bisa Tidak Stabil Ini yang Harus Disiapkan

Keterlibatan UMKM dalam Politik dan Demokrasi

UMKM tidak hanya penting dari sudut pandang ekonomi, tapi juga sebagai elemen vital dalam struktur sosial dan politik di Indonesia. Dengan lebih dari 60 juta UMKM yang beroperasi di seluruh negeri, mereka mewakili keragaman dan aspirasi rakyat. Ketidakhadiran mereka dalam Pemilu 2024 berarti kehilangan suara penting yang bisa mempengaruhi arah kebijakan pemerintah.

Dampak Ketidakhadiran UMKM pada Pemilu

Ketidakhadiran UMKM dalam proses pemilu berpotensi menyebabkan keputusan politik yang tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mayoritas rakyat Indonesia. Hal ini bisa menimbulkan ketidakseimbangan dalam pembuatan kebijakan, di mana kepentingan UMKM tidak terwakili secara adekuat.

Baca Juga: Hati-Hati! Kondisi Ekonomi Indonesia Pasca Pemilu 2024

Strategi Pemerintah untuk Melibatkan UMKM

Halaman:

Editor: Awang Dody Kardeli


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x