POTENSIBISNIS - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun 2020 digelar secara virtual. Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi), akan mengikutinya dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
Jokowi membawakan pidato dengan tema “Mengatasi Pandemi serta Memulihkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan” pada pertemuan G20 tahun ini.
Rencananya agenda KTT G20 ke-15 ini akan berlangsung di Kota Riyadh, Arab Saudi, 21-22 November 2020.
Baca Juga: Liga Inggris Fulham vs Everton Malam Ini Live Streaming Mola TV
Pada bulan lalu, Sekretaris Jenderal PBB menyerukan perlunya solidaritas yang lebih kuat bagi negara berkembang di masa sulit akibat pandemi Covid-19
Dalam pidatonya yang sekarang, Jokowi membawa dua point penting yang menurutnya patut untuk digarisbawahi sebagai fokus perhatian negara-negara G20 di tengah pandemi seperti sekarang.
Karna bagaimanapun, negara berkembang membutuhkan bantuan dari negara-negara G20 untuk pulih dari keterpurukan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19.
Baca Juga: Jadwal Liga Champions: Inter Milan vs Real Madrid, Barcelona, Man City, MU, Liverpool, dan Chelsea
Menurut Jokowi, sebagaimana dikutip dari pmjnews.com hal pertama yang harus menjadi perhatian adalah pendanaan untuk pemulihan kesehatan.
Dunia tidak akan sehat kecuali semua negara sudah sehat. Vaksin adalah salah satu amunisinya.
Juga terkait restrukturisasi utang negara berpendapatan rendah, Presiden mengungkapkan perlunya dukungan dari negara-negara G20 untuk pemulihan ekonomi dunia di tengah tergoncangnya ekonomi negara berkembang akibat wabah pandemi.
“Restrukturisasi utang ini harus dibarengi dengan ditingkatkannya manajemen utang (sound debt management) termasuk transparansi data dan dijaganya keberlanjutan fiskal,” ujarnya.
Dukungan luar biasa untuk kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan menjadi sangat dibutuhkan oleh negara-negara berkembang.
Jika dukungan tersebut dikurangi dengan sangat cepat, Jokowi khawtir pemulihan ekonomi dunia akan berjalan pelan dan memakan waktu yang lebih lama lagi.
Bagian Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) meminta dukungan dana sebesar 2,5 triliun dollar AS dalam Konferensi Perserikatan Bangsa Bangsa.
Dana tersebut diketahui untuk memmbantu negara berkembang agar mampu keluar dari keterpurukan ekonomi dengan memperlebar ruang fiskalnya.
“Keleluasaan fiskal negara berkembang dibutuhkan untuk membiayai social safety net, mendongkrak konsumsi domestik, serta menggerakkan ekonomi kecil dan menengah,” tutur Jokowi.***