Network
POTENSIBISNIS - Keputusan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyurati Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan penolakan UU Cipta Kerja atas permintaan para buruh dan mahasiswa.
Pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie itu merupakan respons atas ramainya perbincangan mengenai pemimpin daerah, Ridwan Kamil di media sosial.
Baca Juga: Mahfud MD Ungkap Sumber yang Sebut SBY dan AHY Dalang Demo Besar Tolak UU Omnibus Law
Ttg Gbernur kirim surat ke Presiden berisi aspirasi warganya utk tolak UU Ciptaker, sbaiknya tdk prlu ada. Bukan tugas Gubernur utk jadi pnyalur aspirasi. Gubernur sbg Kepala Daerah wajib tunduk pd UU yg ditetapkn Pemerintahan Pusat. Mudah2an yg kmarin adalah pengalaman terakhir.— Jimly Asshiddiqie (@JimlyAs) October 13, 2020
"Tentang Gubernur kirim surat ke Presiden berisi aspirasi warganya untuk tolak UU Cipta Kerja, sebaiknya tidak perlu terjadi," ujar Jimly melalui akun twitter @JimlyAs.
Menurutnya, bukan tugas seorang Gubernur untuk menyalurkan aspirasi.
Ia menyatakan Gubernur sebagai kepala daerah wajib tunduk pada UU yang ditetapkan pemerintah pusat.
Baca Juga: ShopeePay Day Rayakan 11.11 Big Sale Dapatkan Voucher Gratis Ongkir Minimun Belanja Rp0 Lebih Hemat
"Mudah-mudahan yang kemarin adalah pengalaman terakhir," sebutnya.
