Network
Membayar Pengacara merupakan sesuatu yang biaya mahal, bahkan lebih besar dari pesangon yang dituntut buruh.
"Pengawasan dengan kalau majikan menolak lalu melalui dewan pengawas Depnaker (Departemen Tenaga Kerja). Depnaker tidak punya kekuasaan hanya berupa syarat, mau tidak mau si buruh harus ke pengadilan," imbuh Hotman.
Hotman juga menyinggung, bahwa prosedur pengadilan yang menyebabkan honor Pengacara lebih besar dari pesangonnya sendiri.
"Di pengadilan bisa sampai peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA), membayangkan bayar honor Pengacara berapa, bisa-bisa menghormati Pengacara lebih besar dari pesangonnya," kata dia lagi.
Baca Juga: IHSG Hari Ini Diprediksi Bergerak Positif Perayaan Pelonggaran PSBB Jakarta Jadi Masa Transisi
Hotman juga menyampaikan, jika pemerintah merekomendasikan membantu buruh dalam UU Ciptaker, maka rubah hukum acara dan persingkat.
Itulah masalah utama yang mengasuh. Sementara si buruh tidak punya kemampuan beracara di Pengadilan. Jadi rubah hukum acaranya, persingkat itu kalau mau menolong buruh, "imbuh Hotman. ***
