Network
Bagi instansi pemerintah yang kurang memiliki kemampuan keuangan, tenaga non-ASN akan diangkat sebagai PPPK Paruh Waktu, secara bertahap beralih menjadi PPPK Penuh Waktu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangannya. Ketentuan mengenai mekanisme seleksi dan pengangkatan PPPK Paruh Waktu akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri PANRB.
"Dalam prinsipnya, sebagaimana disepakati bersama, tidak akan terjadi pengurangan penghasilan, PHK massal, dan penambahan beban anggaran," tegas Anas.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa restrukturisasi honorer melalui jalur rekrutmen akan dilakukan secara bertahap. Tahun ini, pemerintah mengalokasikan sebagian besar untuk honorer menjadi PPPK. Dari total permintaan formasi 2,3 juta ASN, bagian PPPK mencapai sekitar 1,6 juta posisi.
"Pemilihan PPPK menjadi fokus utama pemerintah dalam mengorganisir pegawai non-ASN di instansi pemerintah," ujar mantan Kepala Badan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Sebagai informasi, berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), jumlah tenaga non-ASN hingga tahun 2022 mencapai 2.355.092. Dari jumlah tersebut, 570.504 honorer telah berhasil lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan PPPK dalam tiga tahun terakhir.
Artinya, masih ada 1.784.584 honorer yang menunggu penyelesaian, sejalan dengan mandat Undang-Undang 20/2023 tentang ASN, di mana posisi honorer harus dihapuskan hingga Desember 2024.***
