Network
Menurutnya, kelas menengah ini yang sudah memiliki aset lebih dari Rp 500 juta, sudah cukup banyak juga lebih dari 50 persen. Apabila tidak begitu, di masa tidak krisis saja angka pengangguran itu berada dikisaran 6 persen lapangan kerja baru harus disediakan.
"Untuk angkatan kerja baru sudah diperkirakan sekitar 3 jutaan menyediakan pekerjaan baik dari yang lulusan SMA yang angkanya sekitar 1,8 juta tiap tahun dan lulusan D3 juga Sarjana berkisar 1,3 juta tiap tahunnya. Artinya, jika tidak ada penambahan wirausaha malah semua berorientasi mencari pekerjaan tentunya akan menjadi beban pemerintah dalam bersaing dunia kerja namun sebagiannya menjadi pengangguran," terangnya.
Jika begitu, kata Arif, kemungkinan akan berisiko pada masalah-masalah sosial.
Menurutnya, di dalam RPJM pihaknya ditargetkan setiap tahun bisa menghadirkan sekitar 500 ribu wirausaha baru.
Untuk itu, Kementerian Koperasi kedepan berencana re-organisasi. Sehingga nantinya akan ada Deputi Bidang Kewirausahaan.
"Dalam RPJM itu, pihak kami diminta menyiapkan wirausaha baru, produktif, dengan by desain. Sehingga bagi yang ingin berwirausaha itu sudah menyiapkan dirinya yang kemudian di dukung oleh kondisi sekitar baik dari keluarga maupun lingkungannya," paparnya.
Lebih lanjut, di antara 500 ribu itu, sebagian dijadikan startup yang ditargetkan 1000 tiap tahunnya startup mesti di bangun.
Hingga mereka nantinya dapat membantu dalam pemasaran digital maupun akses penyediaan modal.
Kemudian program -program GKN ini, kata Arif, organisasi ini mampu memberikan pelayanan terhadap masyarkat luas untuk memajukan usaha mereka.
"Satu di antaranya ialah ada Divisi konsultan yang relevan, hingga menerima konsultasi untuk memberikan informasi ataupun peluang-peluang usaha. Hingga nanti bisa berkolarobasi dengan Kementerian Koperasi melalui Deputi Produksi dan Pemasaran," ucapnya.
Jadi, pemerintah butuh patner untuk menumbuhkan wirausaha baru tidak bisa dilakukan oleh sendiri. Tentunya ada dukungan dari GKN kemudian dari pegiat-pegiat UMKM.
