Network
Acara dengan 2000 peserta ini berlangsung secara online melalui aplikasi zoom dan youtube diadakan untuk menentang perampasan secara ilegal rumah-rumah penduduk Palestina di wilayah Syekh Jarrah, Al Quds Timur oleh pasukan esktrimis Israel.
Merujuk pada juru bicara kantor HAM PBB Rupert Colville, pemindahan penduduk sipil ke wilayah pendudukan adalah tindakan ilegal di bawah hukum internasional dan berpotensi sebagai bentuk kejahatan perang.
Ketua KPIQP Nurjanah Hulwani mengingatkan, persoalan Al Quds sejatinya merupakan persoalan aqidah sekaligus kemanusiaan.
Hal itu disampaikan dalam acara yang bertajuk "Munasaroh Virtual Umat Bela Al Quds".
Nurjanah berpesan, bahwa terhadap persoalan Al Quds, kita harus berjuang menanamkan kepedulian sesuai dengan peran masing-masing.
"Seorang politisi harus memerankan perannya dalam politik untuk pembebasan Al Quds," ujarnya.
"Demikian pengusaha, ataupun guru sebagai pendidik, harus mampu membuat kurikulum pendidikan tentang Al Quds dan Palestina. Sebab sejatinya persoalan Al Quds bukan sekedar tanggung jawab lembaga kemanusiaan ataupun KPIQP. Kita semua kelak di akhirat akan ditanya tentang apa yang telah kita perbuat untuk persoalan Palestina?,” demikian tandas Nurjanah menutup pembicaraannya.
Sementara itu, Zenah Said Amr memaparkan mengenai penderitaan perempuan dan anak di wilayah Al Quds. Zenah adalah seoran guru majelis taklim di masjid Al-Aqsha.
Menurutnya, pendudukan ilegal yang dilakukan oleh ekstrimis Israel terhadap rumah penduduk Al Quds mendapat bantuan dari polisi Israel telah.
Hal ini menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan, terlebih bagi anak-anak dan perempuan.
