Network
POTENSI BISNIS - Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) menjadi hal yang penting di masa larangan mudik lebaran 2021, bagi yang ingin melakukan perjalanan mendesak.
Mendekati larangan mudik 6-17 Mei 2021, Standard operating procedure (SOP) SIKM pun akan segera diterbitkan oleh Pemkot DKI Jakarta.
Menurut Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo, Kepgub akan terbit pekan depan dimana SOP-nya kini dalam proses penandatanganan.
Baca Juga: Sosok Pengirim Sate Beracun Penyebab Anak Ojol Meninggal, Tenyata Masih Muda
Syafrin pun memaparkan proses pembuatan SKIM.
"Prosesnya, pemohon SKIM mengajukan melalui Jakevo secara daring, yang akan memproses itu nanti adalah rekan-rekan di PTSP Kelurahan,” katanya, dikutip Potensibisnis.com dari PMJ News.
“Setelah diproses datanya terverifikasi dengan baik maka itu langsung ditandatangani oleh lurah setempat," sambungnya.
Baca Juga: Simak! Begini 6 Tips Bisnis Ala Sahabat Nabi, Abdurrahman bin Auf
Pemohon yang sudah mendapatkan verifikasi akan dikirimkan hasilnya dalam bentuk online dan tandatangan kelurahan dalam bentuk digital atau kode QR.
Terkait persyaratan dlaam pembuatan SIKM, hal tersebut akan ditampilkan pada Jakevo.
Contoh syaratnya ialah bila bepergian dengan alasan kedukaan, maka harus melampirkan surat keterangan kematian dari daerah asal.
Begitu pula jika ada orang yang sakit di kampung, makan harus ada surat keterangan sakit dari Rumah Sakit (RS) setempat.
“Itu dokumen yang dilampirkan beserta KTP pemohon,” katanya.
Diketahui dari berita Potensibisnis.com sebelumnya, 1.350 personel akan diturunkan oleh Polda Metro Jaya di titik-titik penyekatan yang tersebar di wilayah DKI Jakarta terkait larangan mudik pada 6-17 Mei 2021.
"Untuk antisipasi lalu lintas, sekitar 1.350 personel disiagakan untuk menjaga 31 titik penyekatan," kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo.
Namun Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan memberlakukan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) di masa larangan mudik lebaran 2021.
Aturan ini berpedoman pada adendum Surat Edaran Satgas COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021.
"Kendaraan pribadi tentu pada saat melintasi titik penyekatan akan diperiksa, harus dalam rangka perjalanan dinas melaksanakan tugas dibekali surat tugas minimal eselon 2 untuk ASN, atau pimpinan perusahaan bagi karyawan swasta," kata Syafrin.***
