Network
“Tapi hati-hati pak terhadap para orang2 yang ingin ngambil muka/menjerumuskan pak Jokowi. Ayo jaga konstitusi kita, periode 2 saja untuk presiden,” ujar Mardani Ali Sera.
Mardani Ali Sera mengatakan, sebagian besar pimpinan MPR dari fraksinya masing-masing secara terbuka menyatakan agenda amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode tidak ada.
Seperti dikutip dari Antara, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengungkapkan tidak ada rencana untuk mengamandemen kembali Undang-Undang Dasar 1945, apalagi memperpanjang masa jabatan presiden menjadi 3 periode di MPR.
Baca Juga: Penyebab Anton Medan Meninggal Dunia, Ketua PITI: Kejadian Tadi Menjelang Siang
"Sampai hari ini, belum ada satupun usulan secara legal dan formal baik dari Istana, individu, maupun anggota MPR yang mengusulkan ke pimpinan MPR untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 memperpanjang masa jabatan Presiden menjadi tiga periode," kata Hidayat Nur Wahid.
Menurut Hidayat, hal itu merupakan komitmen pimpinan MPR untuk melaksanakan Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa masa jabatan presiden dan wakil presiden selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
"Itu merupakan sikap kolektif pimpinan MPR untuk menjaga amanat reformasi agar tidak terulang kondisi politik yang tidak demokratis karena masa jabatan presiden yang berkepanjangan seperti pada masa Orde Baru," ujar Hidayat.***
