Network
“Jika didukung, SK Kumham pasti keluar. Harusnya itu tidak terjadi."
"Karena dari sudut manapun ini KLB illegal. Jangankan 2 atau 3 DPD sebagai syarat mininum, 1 DPD Provinsi saja tidak ada yang hadir. Data Sipol KPU bisa jadi sumber kebenaran untuk ini,” tulis Jansen.
Jansen menilai sikap pemerintah akan terlihat dari hasil disahkan atau tidaknya KLB tersebut yang menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat periode 2021-2025 itu.
Dia menegaskan, KLB tersebut tidak memenuhi syarat, yang mana diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat.***
