Network
POTENSI BISNIS - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengadakan rapat koordinasi (rakor) secara virtual terkait proses rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN).
Rakor diadakan pada Kamis 4 Maret 2021 dan dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin.
Wapres mengungkapkan bahwa, penerimaan ASN tahun 2021 dibuka sebanyak 1.3 juta formasi.
Baca Juga: Kemendikbud Nadiem Luncurkan Program Guru Belajar dan Berbagi untuk Calon ASN PPPK
Hal ini untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintahan di daerah dan pusat.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo mengatakan, penerimaan ASN kali ini merupakan rekrutmen dengan jumlah formasi terbanyak sepanjang sejarah seleksi ASN di Indonesia.
“Jumlah yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya,” kata Tjahjo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis 4 Maret 2021 sebagaimana dikutip PotensiBisnis.com dari Antara.
Baca Juga: Formasi CPNS 2021, Menpan RB: Tidak Berubah Jika Tidak Ada Kebijakan yang Darurat
Untuk itu pemerintah mencoba merumuskan prosedur, memperkuat dukungan kebijakan, mengidentifikasi berbagai risiko serta melakukan berbagai persiapan lain yang diperlukan, termasuk mencoba konsistensi sistem seleksi secara online bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Wapres mengungkapkan bahwa pembukaan formasi ini dilakukan melalui pendekatan kebutuhan instansi.
Dengan pertimbangan, alokasi SDM sesuai dengan keahlian yang diperlukan dalam mewujudkan target pembangunan nasional maupun daerah.
Baca Juga: Kemendikbud Nadiem Luncurkan Program Guru Belajar dan Berbagi untuk Calon ASN PPPK
Wapres berharap Kementerian PANRB dapat mengoordinasikan proses rekrutmen ASN 2021 dengan sebaik mungkin.
Hal ini supaya dapat diperoleh bibit ASN dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, talenta-talenta terbaik bangsa.
Wapres menjelaskan rekrutmen ASN tahun ini dilakukan melalui dua cara, yaitu menyaring 1.000.000 guru melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca Juga: Formasi CPNS 2021, Menpan RB: Tidak Berubah Jika Tidak Ada Kebijakan yang Darurat
Lainnya, untuk memperoleh pegawai ASN untuk instansi pusat dan daerah, baik lewat skema reguler dan PPPK.
Sementara itu, terkait dengan pengadaan ASN di Pemerintah Daerah, Tjahjo menyebut untuk mengisi kebutuhan jabatan lain selain jabatan guru.
Pemerintah membuka formasi sebanyak 1,3 juta posisi untuk 1.000.000 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 189.000 untuk pemerintah daerah, dan 83.000 untuk instansi pemerintah pusat.
"Pemerintah juga telah menentukan kebutuhan sekitar 189.000 pegawai," ujar dia.
"Kebutuhan 189.000 pegawai yang akan diadakan pada tahun 2021 ini terdiri dari 70.000 PPPK jabatan fungsional selain guru, dan 119.000 CPNS untuk berbagai jabatan teknis yang sangat diperlukan," kata Tjahjo.
Termasuk di dalamnya tenaga kesehatan, dan tenaga lapangan lainnya yang secara operasional menjalankan tugas-tugas spesifik untuk memenuhi target-target pembangunan.
Wapres juga mengatakan jika pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki sistem perencanaan dan pengadaan pegawai.
Perbaikan sistem ini telah dilakukan melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.***
