Network
"Lho Pemerintah pusat kemana aja ? Kekuasaan punya, tapi kemampuan untuk memanfaatkan kekuasaan utk selesaikan masalah minim. Tidak ada konsistensi antara visi, strategi, personalia dan implementasi. Janji berjibun, pelaksanaan payah," cuit Rizal Ramli dikutip PotensiBisnis.com pada Senin, 22 Februari 2021.
Dikabarkan sebelumnya, Ahok mengatakan, perlu gerak cepat untuk mengatasi banjir dari Pemerintah pusat misalnya melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian PUPR.
Menurutnya, mesti segera menyelesaikan normalisasi sungai. Sedangkan Pemprov DKI Jakarta mesti membenahi daerah aliran sungai (DAS).
"Normalisasi DAS, kalau mau dikembalikan ke bentuk semula DAS tempat jalan air yang maksimal, semua bangunan yang terpaksa di daerah DAS kena bongkar," kata Ahok.
Saat menjabat, dikatakan Ahok, dirinya tak segan-segan melakukan penertiban bangunan yang beridiri di DAS dibongkar demi mengatasi banjir.
"Di Jatinegara ada ruko yang terpaksa kami bongkar, terlebih rumah-rumah tanpa izin dan menduduki DAS," kata dia.
Ahok juga mengatakan, jika nantinya Pemprov DKI Jakarta melakukan penertiban di DAS.
Menurutnya, warga yang terdampak juga bisa diberi solusi, misalnya, dengan membangun rumah susun (rusun) dengan harga terjangkau.
Terkait penangan banjir Jakarta, kata Ahok, sebaiknya Anies Baswedan dan jajaran mengikuti dan menjalankan saja program yang sudah ada.
"Lagi pula itu bukan program Jokowi atau Ahok. Itu sudah ada sejak zaman Pa Fauzi Bowo dan sejak Presiden SBY, Jakarta itu beda dengan daerah-daerah," katanya.
