Network
POTENSIBISNIS – Mengingat hingga saat ini kasus Covid-19 di Indonesia belum memperlihatkan penurunan yang signifikan.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pun memerintahkan jajarannya untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
Guna upaya penanganan pandemi Covid-19 secara lebih efektif, maka kini PPKM pendekatannya berbasis mikro atau di tingkat lokal.
Baca Juga: Peringatan Hari Kanker Sedunia, Wajib Tahu 5 Jenis Kanker yang Diderita Banyak Orang
Mulai dari tingkat desa, kampung, RT dan RW, dan melibatkan dari Satgas dari pusat sampai Satgas terkecil.
Hal tersebut adalah arahan Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) mengenai Penanganan Pandemi Covid-19 dan Tindak Lanjut Program Vaksinasi, pada Rabu 3 Februari 2021.
Disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto dalam keterangan persnya usai kegiatan tersebut.
Baca Juga: Siap-Siap! Pemprov DKI Jakarta Gelar Vaksinasi Massal, Simak Syaratnya
Pendekatan berbasis mikro ini penting untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dan penegakan hukum, dimana nantinya aka nada pihak-pihak yang ikut dilibatkan.
“Pelibatan aktif dari Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, Operasi Yustisi TNI-Polri ini dilakukan bukan hanya untuk penegakan hukum tetapi juga untuk melakukan tracing,” kata Airlangga, dikutip Potensibisnis.com dari Setkab.
Selain itu dengan adanya pendekatan mikro, Pemerintah akan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan mengevaluasi lingkupnya secara dinamis.
Baca Juga: Pendiri Pasar Muamalah Zaim Saidi Ditangkap Bareskrim Polri, Transaksi Dinar dan Dirham
“Pemerintah akan mengonsentrasikan pada 98 daerah yang saat ini melaksanakan pembatasan kegiatan masyarakat,” katanya.
Selama PPKM ini, terjadi penurunan pada mobilitas penduduk di berbagai sektor.
Namun diakuinya bahwa mobilitas di tempat kerja dan area pemukiman masih relatif tinggi, sehingga hal tersebut akan menjadi perhatian Pemerintah.
Diketahui perkembangan kasus Covid-19 mengenai kasus kematian warga yang terpapar virus tersebut yang terus mengalami peningkatan cukup tajam.
Baca Juga: Waspada! Aktivitas Meningkat Gunung Raung Kembali Bergemuruh
Juru Bicara (Jubir) Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Bakti Bawono Adisasmito mengungkapkan, kasus kematian Covid-19 di Indonesia sempat menurun tiga persen, namun pada pekan ini kembali meningkat tajam.
"Pekan lalu sempat menurun. Namun pada pekan ini, angka kematian kembali meningkat tajam. Naik 25,3 persen dari minggu lalu. Ini adalah kondisi yang perlu menjadi perhatian kita bersama," kata Wiku melalui YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, 2 Februari 2021.
Dikutip Potensibisnis.com dari PMJ News, Wiku mengatakan ada lima provinsi yang mengalami kenaikan kasus kematian Covid-19 sangat tinggi.
Provinsi-provisi tersebut yaitu Jawa Barat yakni 245 dari 170 menjadi 415 kasus, Jawa Tengah naik 142 dari 348 menjadi 490 kasus.
Lalu ada Sulawesi Utara naik 38 dari 19 menjadi 57 kasus, DKI Jakarta naik 29 dari 250 menjadi 279 kasus dan Kalimantan Utara naik 24 dari 0 menjadi 24 kasus.
Menurut Catatan Satuan Tugas Penanganan Covid-19, angka kematian di Indonesia didominasi kelompok umur di atas 59 tahun. Persentasenya mencapai 47,1 persen.
"Kondisi ini menggambarkan bahwa upaya menekan angka kematian harus kita lakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit utamanya pada kelompok lansia. Kondisi lansia yang cenderung memiliki daya tahan tubuh yang lebih rendah dan penyakit komorbid yang dimilikinya dapat memperparah kondisi tubuh saat terinfeksi Covid-19," kata Wiku.
Wiku juga menambahkan, bahwa masyarakat perlu memahami kematian akibat Covid-19 tidak hanya terjadi pada mereka yang memiliki komorbid.
Tetapi bisa pada siapa saja terutama pada mereka yang terlambat mencari pertolongan.
Terkait kebijakan PPKM Jawa-Bali, menurut Wiku saat ini pihaknya mencanangkan posko pengawasan PPKM di tingkat desa dan kelurahan.
Tujuannya adalah agar mendorong masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan, sesuai dengan arahan Jokowi.***
