Network
"Apalagi kalo mendesak KPK periksa nama-nama orang yang diduga kuat terlibat dan mendapat bagian dari korupsi dana Bansos, pasti dituduh dan dicap kadrun dan anti pancasila. Liberte!" kata Benny Harman seperti dikutip dari akun Twitternya, Minggu, 24 Januari 2021.
Bukan hanya soal dugaan bansos pada Juliari Batubara saja, Benny Harman sendiri dikenal cukup aktif menyoroti isu perihal dana bansos.
Baca Juga: Tekanan Darah Harus Normal Sebelum Vaksinasi Covid-19
Pada Selasa, 19 Januari 2021 lalu, Benny Harman sempat meminta Menteri Sosial saat ini, Tri Rismaharini bisa menjelaskan terkait isu penerima bansos fiktif.
"Mensos Ibu Risma yang terhormat. Mohon jelaskan terbuka informasi beredar luas tentang 16,7 juta penerima Bansos fiktif, tidak ada NIK," kata Benny Harman.
Benny Harman juga mengingatkan bahwa praktik korupsi bisa menjadi jalan dari kemungkinan seorang pemimpin diprotes untuk diturunkan.
"Kalau tidak, ini bakal menjadi skandal besar yang meledak awal tahun. Ingat, protes menurunkan pemimpin antara lain karena pusaran korupsi sekitar istana. Liberte!" kata Benny K Harman.
Sementara itu, sebelumnya Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto pada Rabu, 20 Januari 2021 lalu menyatakan kesiapannya membuka kemungkinan pengembangan kasus suap pengadaan bansos Juliari Cs.
"Kalau memang sebagai informasi yang bagus ya kita padukan, kita cari karena memang di program bansos itu banyak sekali bukan hanya difabel, PKH, dan lain-lain," kata Karyoto.
"Apakah nanti ketercukupan informasi mengarah kepada pengurangan kualitas dan lain-lain, tentu kita mencari alat pendukung yang lain. Ini pun masih banyak dikembangkan yang lain-lain kan rekan-rekan juga tahu kita tidak berhenti di situ," ujar Karyoto.
