Network
POTENSIBISNIS – Anggaran untuk pengadaan vaksin corona di Indonesia mencapai Rp73 triliun.
Hal tersebut disampaikan Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi, Fadjroel Rachman.
Anggaran tersebut pun akan diperuntukkan bagi investasi keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Baca Juga: Dilanjutkan di 2021: Daftar Kartu Prakerja Gelombang 12, Catat Ini 6 Kriteria yang Tak akan Lolos
Indonesia memang memerlukan hal ini, agar benar-benar terbebas dari pandemi Covid-19. Pasalnya, pemerintah sudah membuat keputusan untuk menggratiskan vaksinasi.
"Ini bukan biaya (cost), tapi ini adalah investasi untuk masa depan kehidupan manusia Indonesia," kata Fadjroel Rachman dikutip PotensiBisnis.com dari PMJ News, pada Sabtu, 25 Desember 2020.
Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartato memperkirakan anggaran program vaksin Covid-19 di tahun 2021.
Baca Juga: Bansos Covid-19 Jabar Tahap IV akan Disalurkan untuk 1,9 Juta Penerima Pekan Ini
Airlangga juga mengatakan, bahwa anggaran yang dibutuhkan, yakni mencapai Rp73 triliun.
"Pemerintah menganggarkan untuk vaksinasi yang tentu dari pembahasan itu kisarannya antara Rp63 -Rp73 triliun, yang untuk disiapkan vaksinasi," kata Airlangga dalam diskusi virtual 'Outlook 2021: Wajah Indonesia Setelah Pandemi'.
Airlngga menjelaskan, dengan adanya vaksinasi virus corona ini, maka masyarakat akan merasa lebih aman dan lebih percaya diri dalam melakukan aktivitas di luar rumah.
"Yang jelas kehadiran pemerintah untuk pengadaan vaksin agar masyarakat seluruhnya bisa dicapai yang namanya immunity 70 persen," ujarnya.
Baca Juga: Persija Jadi Klub Terpopuler di Asia Tenggara, Simak dan Dukung untuk Mencapai Terpopuler di Asia
Sedangkan, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai, meski uji vaksin corona hingga persiapan vaksinasi telah dilakukan di beberapa negara. Menurutnya, hal itu tidak dapat memberi kepastian pandemi akan segera hilang di dunia.
Bamsoet memprediksi, kondisi itu setidaknya akan terjadi hingga paruh pertama 2021.
Sebab, kata dia, satu di antara faktornya ialah ketidakseimbangan antara kapasitas produksi vaksin corona dan kebutuhan dunia.
"Kesedihan dan takut akan pandemi Covid-19 dipastikan berlanjut setidaknya hingga paruh pertama 2021," ungkap Bamsoet dalam pernyataan resminya secara tertulis di Jakarta, Jumat 25 Desember 2020.
Baca Juga: Temani Libur Natal dan Tahun Baru: Saksikan Jurasic World Falen Kingdom Pertama Tayang di Televisi
Perlu diketahui total populasi manusia di dunia tercatat ada 7,8 miliar jiwa, dan dibutuhkan minimal 16 miliar dosis vaksin corona.
Kondisi produksi vaksin saat ini, menurut Bamsoet memanglah kurang dari yang seharusnya.
Kapasitas produksi secara global hingga 2021 diperkirakan hanya ada 8,4 miliar dosis. Sementara kebutuhan riil minimum vaksin corona di Indonesia juga cukup besar.
Saat ini jumlah penduduk Indonesia mencapai 268,5 juta jiwa, sehingga Indonesia membutuhkan vaksin corona sebanyak 350 juta dosis vaksin.
"Asumsinya 70 persen dari total penduduk Indonesia harus dua kali disuntik vaksin corona agar tercapai target kekebalan komunitas atau herd immunity," ujarnya.
Sedangkan, di penghujung tahun 2020 ini pemerintah hanya baru mengamankan 270 juta dosis vaksin dari sejumlah produsen.
"Jelas bahwa ini bukanlah pekerjaan yang mudah karena vaksin corona kini menjadi produk kesehatan yang sangat dibutuhkan dan diperebutkan oleh semua negara," kata Bamsoet.
Di sisi lain, Juru Bicara Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menyebut kesiapan distribusi vaksin corona akan berjalan lancar.
"Secara umum kesiapan daerah sudah cukup baik dan hal ini tercermin dari kesiapan cold chain yang secara nasional mencapai 97 persen," ujar Wiku saat konferensi pers seperti dilihat dari akun YouTube Sekretariat Presiden, Jumat 25 Desemeber 2020.
Untuk sistim distribusi vaksin, Wiku mengatakan bahwa hal tersebut akan dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan populasi dan wilayah yang berisiko tinggi pada tingkat penularan yang tinggi pula.
Kita pun tahu, kata Wiku sebenarnya vaksin ini masih menjadi pro kontra di kalangan masyarakat.
Oleh karena itu, Wiku Adisasmito mengatakan akan memberi sanksi bagi warga yang menolak untuk divaksinasi.
Serta pihaknya pun akan terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya vaksinasi dalam pengendalian pandemi Covid-19.
Meski begitu, hal tersebut telah menjadi wewenang pemerintah daerah, terutama dalam pemberian sanksi.
"Pada prinsipnya sanksi adalah kewenangan pemerintah daerah dan dapat diberikan agar masyarakat patuh dan ikut serta dalam program vaksinasi sehingga herd immunity dapat dicapai dengan mudah," katanya.***
