Network
Ia mengatakan ketika pertama ditangkap, kliennya dituding menunggangi unjuk rasa.
Namun saat sudah ditangkap, yang disangkakan justru Pasal 45 A Ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait penyebaran informasi yang memicu kebencian dan permusuhan terhadap kelompok tertentu.
Diketahui, Jumhur juga dijerat Pasal 160 KUHP terkait penghasutan.
Begitu ditahan, kata dia, Jumhur juga tidak diberi akses untuk bertemu dengan kuasa hukum.
Hingga hari ini, dia mengaku belum bisa bertatap muka langsung dengan kliennya.
Jumhur juga tidak diperbolehkan memilih kuasa hukum yang mendampinginya ketika diperiksa aparat.
Menurut dia, hal itu melanggar hak tiap orang untuk memilih kuasa hukumnya ketika terjerat hukum.
"Setelah ditahan di Bareskrim keluarga tidak boleh bertemu. Memang pernah bertemu sekali, tapi ya sudah itu saja. Dan pada saat bertemu (obrolan mereka) didengarkan oleh kepolisian," ujar Nelson.
Sebelumnya, Nelson menuliskan poin-poin pelanggaran HAM yang didapatkan kliennya.
Mulai dari tidak adanya surat penangkapan, hingga polisi yang memaksa masuk tanpa seizin pemilik rumah.
