Network
"Penetapan prioritas ini tekah mengikuti standar uang diberikan oleh WHO dan juga melalui Indonesia Technical Asviaor Group on Immunization (ITAGI) serta mereka yang ahli di bidangnya,” kata Airlangga dikutip PotensiBisnis dari situs Ekon.go.id.
Saat ini, pemerintah telah menyiapkan dua vaksin untuk sekitar 65 persen dari total penduduk Indonesia.
Vaksin yang disediakan yaitu vaksin program sebanyak 32 juta dosis yang digratiskan malaui iuran BPJS serta vaksin mandiri sebanyak 72 juta dosis.
“Sebanyak 32 juta dosis disiapkan untuk yang menerima bantuan iuran BPJS yang tidak memiliki komofit dan berusia antara 18-59 tahun. Rentang usia dan kondisi penerima ini disesuaikan dengan yang mengikuti uji klinis,” tambahnya.
Sedangkan untuk vaksin mandiri, Airlangga mengungkapkan bahwa hal tersebut dapat diakses melalui Sektor Industri Padat Karya di mana perusahaan menyediakan vaksin untuk karyawannya dan bisa didapat salah-satunya melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Pemerintah Indonesia telah menyiapkan pengadaan vaksin sejak Maret 2020 melalui pembicaraan dengan Sinovac dan beberapa produsen vaksin lainnya.
Indonesia mendapatkan kesempatan untuk mengikuti uji klinis fase ketiga dan dimulai di Bandung.
Indonesia menjadi salah satu dari lima negara yang mendapatkan kesempatan untuk mengikuti uji klinis fase ketiga dan sekaligus juga mendapatkan kesempatan untuk akses yang pertama melakukan pembelian.
“Akses yang pertama itu pengirimannya sesuai dengan jadwal yang kemarin kita terima 1,2 juta di bulan Desember dan di tahun depan ada 1,8 juta dalam bentuk vaksin jadi (suntikan). Kemudian kita juga mendapatkan 15 juta di bulan Desember dalam bentuk bahan baku yang akan dipelajari Bio Farma dalam melakukan produksi vaksin,” kata Airlangga.
Airlangga menjelaskan, dalam tahapan persetujuan BPOM dan mendapatkan fatwa MUI, kedua lembaga ini sudah mengirim tim ke China.
