Network
Menurut dia, ada dua kronologi yang berbeda dan tentu masyarakat harus sabar dan bijak menunggu proses validasi keduanya.
Dia mendorong kepada penegak hukum untuk memproses dan menelisik kedua kronologi tersebut agar dapat diketahui berita yang benar dan valid sesuai yang terjadi di lapangan.
"Apalagi Kepala KSP Moeldoko mengatakan pemerintah akan mendalami kasus tersebut berarti beri waktu pemerintah untuk mengungkapkan secara transparan dan akuntabel," ujarnya.
Syarief juga mengajak Komnas HAM untuk membantu dalam proses investigasi kedua kronologi tersebut karena setiap orang ataupun kelompok tentu diberi ruang untuk memberikan informasi yang valid.
Menurut dia, Komnas HAM dapat mengambil peran serta dalam proses penegakan HAM di Indonesia.
Partai Demokrat itu mengingatkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan harus mengedepankan dan memelihara persatuan dan kesatuan.
Dia menekankan masyarakat harus semakin bersatu dan yakin kasus tersebut akan terang benderang sehingga masyarakat tetap percaya terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia.***
