POTENSI BISNIS - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menanggapi permintaan masyarakat agar pendidikan tinggi di Indonesia digratiskan. Menurutnya, pandangan tersebut keliru karena tidak ada yang benar-benar gratis di dunia ini.
Sri Mulyani menjelaskan, di negara-negara seperti di wilayah Eropa Utara atau Nordik, pendidikan tinggi memang terlihat gratis, tetapi sebenarnya biaya tersebut ditutupi oleh pajak yang sangat tinggi dari masyarakat.
Negara-negara Nordik menetapkan pajak hingga 70 persen. Jika Indonesia ingin menerapkan sistem serupa, masyarakat harus siap untuk membayar pajak yang sangat besar.
Baca Juga: Bacaan Niat Sholat Idul Adha Bahasa Sunda, Lengkap dengan Arab, Latin dan Terjemah
Hal ini disampaikan Sri Mulyani dalam Seminar Nasional Jesuit Indonesia di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, pada Kamis, 30 Mei 2024.
Dia menekankan bahwa selalu ada harga yang harus dibayar untuk setiap fasilitas yang diterima.
“Waktu saya jadi Menteri Keuangan, sering juga orang menyeletuk ‘mbok kaya Nordic Country itu loh’ segala macam bebas sampai perguruan tinggi nggak perlu bayar apa-apa,” kata Sri Mulyani.
“Memang anak itu nggak bayar, yang bayar itu orang tuanya, pajak bisa 65-70 persen dari pendapatan mereka,” tambahnya.
Sri Mulyani melanjutkan bahwa anggapan pendidikan gratis sebenarnya tidak benar-benar bebas biaya. Selalu ada pihak yang harus menanggung biaya tersebut, biasanya melalui sistem pajak.
“Orang anggap itu semuanya gratis. Nggak, ada yang bayar di dunia, nggak ada yang gratis, pasti ada yang bayar,” ujarnya.
“Dalam hal ini, if you want to create social safety net seperti di Nordic Country, then you have to prepare for a very big high income tax, (kalau kamu ingin menciptakan jejaring keamanan sosial seperti di Nordik, maka kamu harus bersiap untuk membayar pajak penghasilan dalam jumlah sangat besar)” jelasnya.
Baca Juga: Trauma Nikah Lagi, Putri Anne Blak-blakan Enggan Balikan dengan Arya Saloka
UKT Batal Naik Tahun Ini
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim, secara resmi membatalkan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) untuk tahun 2024.
Keputusan ini diambil setelah protes dan kegelisahan yang muncul terutama dari kalangan masyarakat.
Sebagai tindak lanjut dari keputusan ini, Nadiem meminta perguruan tinggi untuk menerima kembali mahasiswa yang mundur karena kebijakan tersebut.
"PTN perlu merangkul calon mahasiswa baru yang belum daftar ulang atau mengundurkan diri akibat UKT yang tinggi. Saya berharap, calon mahasiswa baru agar diberitahukan mengenai kebijakan terakhir pembatalan kenaikan UKT. Jika tidak jadi mengundurkan diri, perlu diterima kembali," kata Nadiem dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 28 Mei 2024.
Nadiem juga menegaskan bahwa pembatalan kenaikan UKT harus diterapkan untuk mahasiswa yang sudah membayar dengan nominal lebih tinggi.
Ia meminta pihak kampus untuk mengembalikan kelebihan pembayaran kepada mahasiswa terkait.
"Bagi mahasiswa yang sudah membayar dengan UKT yang dinaikkan, maka perlu ditindaklanjuti oleh PTN agar kelebihan pembayaran dikembalikan atau diperhitungkan pada semester selanjutnya," jelasnya. ***