POTENSI BISNIS - Pembuatan aplikasi yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan mulai dari kementerian hingga pemerintahan kota dan kabupaten esensinya adalah untuk mempermudah dalam pelayanan terhadap masyarakat.
Namun, apa jadinya jika ternyata dengan adanya aplikasi itu justru tidak membantu apa-apa, bahkan cenderung merugikan negara karena ongkos yang dikeluarkan untuk membuat aplikasi-aplikasi itu tidak murah.
Dengan demikian, Presiden Joko Widodo di depan jajaran kementerian, lembaga hingga pemerintahan daerah memberikan instruksi agar tahun ini menghentikan pembuatan aplikasi lagi.
"Tahun ini (2024 - 2025) berhenti membuat aplikasi baru, berhenti lah bikin platform-platform baru, stop," ujar Jokowi di Istana Negara, Senin, 27 Mei 2024 sebagaimana dikutip Potensi Bisnis.
Sikap tegas Jokowi mengeluarkan larangan untuk membuat aplikasi itu bukan tanpa alasan, ternyata sejauh ini sudah ada 27 ribu aplikasi baik itu milik kementerian, lembaga maupun Pemda yang tidak terintegrasi satu sama lain.
Lebih lanjut lagi, Jokowi mengungkapkan anggaran untuk membuat aplikasi-aplikasi itu sangat besar yakni mencapai Rp6,2 triliun.
Baca Juga: Hari demi Hari Kondisi Nuna Makin Mengkhawatirkan, Segera Susul Kepergian Ghani, Cinta Tanpa Karena
"Tahun ini saja pas kita cek pas bikin anggaran ada Rp 6,2 T yang akan dipakai untuk membikin aplikasi dan platform baru," lanjutnya
Pembuatan aplikasi di lembaga pemerintahan itu bermaksud untuk mempermudah pelayanan terhadap masyarakat yang sudah melek teknologi.
Namun, apabila aplikasi-aplikasi itu berjalan sendiri-sendiri jelas tidak mempermudah dan mempercepat pelayanan.
Baca Juga: Tingkatkan Kesehatan Mental Anda dengan Banyak Aktivitas Bergerak, Simak Penjelasan Pakar
"Tapi bagaimana bisa lebih mudah kalau di kementrian dan di lembaga, di pemerintah daerah, provinsi, kabupaten/kota, ini ada kurang lebih 27 ribu aplikasi, 27 ribu platform yang berjalan sendiri-sendiri, yang kerjanya juga sendiri-sendiri," jelas Jokowi.***