POTENSI BISNIS - Aktivis lingkungan Farhan Helmy mengaku perlu adanya target yang ambisius guna mengejawantahkan target nol emisi alias net zero emission.
Target nol emisi itu sangat diperlukan sebagai mitigasi perubahan iklim yang semakin terasa kentara.
Farhan mengatakan target ambisius itu sebagai upaya guna mencapai tujuan dari Perjanjian Paris yang berisi pencegahan kenaikan suhu bumi.
Baca Juga: Ketahui Manfaat Porang Satu di Antaranya, Lem Ramah Lingkungan dan Pengental Es Krim
Suhu bumi diharapkan tidak melewati ambang batas 2 derajat Celcius dari angka sebelumnya yakni pada masa Revolusi Industri yang mulai digaungkan di datarang Inggris.
Selain itu, kata dia, Perjanjian Paris pun dimaksudkan untuk membatasi perubahan temperatur setidaknya di angka 1,5 derajat Celcius.
"Upaya yang dikumpulkan dari komitmen berbagai negara itu diagregatnya itu masih jauh dari harapan," ujar Farhan dalam diskusi virtual tentang netralitas karbon Indonesia, Kamis, 29 April 2021, dilansir dari ANTARA.
Baca Juga: Cekbansos.kemensos.go.id Klik dan Login untuk Cek Bansos BST, BPNT, PKH Segera Cair Sebelum Lebaran
Farhan pun mengatakan target nol emisi itu harus dibahas lebih serius dan harus ada komitmen tegas dari seluruh stakeholder termasuk pemerintah.
Ia tidak menyarankan isu netbzero itu hanya berkutik pada tataran wacana isu-isu yang sudah dibahas dalam berbagai pertemuan internasional.
Ia menargetkan upaya nol emisi karbon itu bisa dicapai lebih cepat dari target pada 2050.
"Kalau tidak ada komitmen setiap negara itu bisa berbahaya. Karenanya bukan sekedar ini urusan negara berkembang dan maju," ucap Farhan yang juga menjabat sebagai Kepala Sekolah Thamrin School of Climate Change and Sustainability itu.
Sementara itu, Country Manager dari International Council for Local Environmental (ICLEI) Indonesia Ari Mochammad mengatakan target ambisius ihwal netralitas karbon itu harus bisa disosialisaikan dengan baik agar diketahui khalayak masyarakat.
"Suara kegalauan ini dapat kalah dengan keputusan cepat para pengambil keputusan karena hanya didasari kepentingan ekonomi jangka pendek," imbuhnya.***