POTENSI BISNIS - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berpesan kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk tidak menuding pemerintah.
Menurutnya, Ketua Majelis Tinggi Partai (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat itu jangan asal menuding hal yang tak berdasar kepada pemerintah, terkait dengan persoalan internal partai mereka.
Hal tersebut disampaikan oleh Yasonna setelah menghadiri Rapat Kerja (Raker) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin 8 Maret 2021.
Baca Juga: Aktris Korea Selatan Lee Ji Eun Ditemukan Tak Bernyawa di Rumahnya
"Saya pesan kepada salah seorang pengurus Demokrat, tolong Pak SBY dan AHY jangan tuding pemerintah begini, pemerintah begitu. Tulis saja kami objektif, jangan main serang yang tidak ada dasarnya," katanya.
Yasonna memastikan bahwa pemerintah akan bertindak profesional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Diketahui sebelumnya, AHY dan pengurus DPP Partai Demokrat memang sudah datang ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada hari Senin 8 Maret 2021.
Baca Juga: Hari Musik Nasional, Ini yang Disampaikan Jokowi
Saat itu mereka ditemui oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Cahyo R. Muzhar.
"Dari sisi Kemenkumham, kami masih melihat itu sebagai masalah internal Demokrat," ujarnya.
Hasil tersebut didapat, menurutnya kelompok yang mengadakan kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang belum ada yang menyerahkan dokumen apa pun.
Kedepannya, jika kubu KLB datang ke Kemenkumham, maka pihaknya akan menilai semuanya sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.
Juga akan menilai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Diketahui dari berita Potensibisnis.com sebelumnya, kongres luar biasa telah diselenggarakan oleh sejumlah anggota, serta bekas pengurus Partai Demokrat pada Jumat 5 Maret 2021 lalu.
Dipimpin oleh Jhoni Allen, Kongres Luar Biasa (KLB) ini dilaksanakan di Hotel The Hill Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
Baca Juga: BTS Donasikan Pakaian Mereka dalam Video 'Life Goes On' untuk Pekan Amal Grammy
Dari hasil KLB tersebut, menetapkan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, sebagai pimpinan baru partai periode 2021-2025 menggantikan AHY.
Selain itu juga menetapkan Marzuki Alie sebagai ketua dewan pembina Partai Demokrat periode 2021-2025.
Di mana kita ketahui sebelumnya, Marzuki Alie telah dipecat secara tidak hormat dari keanggotaan Partai Demokrat bulan lalu karena pelanggaran kode etik.
Adanya hasil KLB ini lah yang membuat AHY dan jajarannya pergi ke Kemenkumham dan juga Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada Senin 8 Maret 2021.
Tujuannya ialah untuk menyerahkan surat berisi laporan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh peserta kongres luar biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Jumat 5 Maret 2021.
Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengonfirmasi rencana kunjungan itu saat dihubungi di Jakarta, Senin 8 Maret 2021.***