POTENSIBISNIS - Bantuan Subsidi Upah alias BSU secara resmi tak akan dilanjutkan di 2021 ini.
Lantaran BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan ini tak dialokasikan pada APBN 2021.
Namun, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan bahwa BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan bisa dicairkan kembali.
Meski tidak direncanakan penyaluran BSU BLT BPJS 2021 di 2021 oleh pihak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Tidak adanya rencana penyaluran BLT subsidi gaji 2021 ini dikarenakan ini dikarenakan tidak ada APBN 2021 yang dialokasikan untuk program tersebut.
Akan tetapi BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2021 bisa dicairkan dengan alasan berikut ini.
Baca Juga: Profil para Pemain Drama Korea LUCA: The Beginning yang Tayang Perdana di Februari Ini
Perlu diketahui memang belum direncanakan untuk dicairkan di tahun 2021 ini, BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2021 bisa dicairkan kembali dengan alasan perekonomian Indonesia.
Kemnaker mengaku bahwa jika perekonomian Indonesia belum kembali normal, oleh karena itu, memungkinkan BSU BLT BPJS 2021 bisa diusulkan kembali untuk dicairkan.
"Jika kondisi perkonomian kita belum normal kembali, saya kira diskusi tentang Program BSU ini kita bisa pertimbangkan untuk bisa dilakukan kembali pada tahun 2021," kata Menaker Ida Fauziyah, dikutip dari situs Kemnaker.
Baca Juga: Dituding Ingin Kudeta Pimpinan Partai Demokrat, Moeldoko Beri 'Ancaman' Ini pada AHY
Adapun jumlah bantuan BLT BPJS Ketenagakerjaan yang sebelumnya telah disalurkan ke rekening penerima yakni Rp2,4 juta.
Selain itu memenuhi syarata Permenaker 14/2019, dan diberikan kepada pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta.
Sementara itu, demi mengatasi ekonomi yang terkontraksi, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk mendongkrak konsumsi masyarakat.
Baca Juga: Drama Korea True Beauty Tamat, Ini Pesan dan Kesan Eun-Woo hingga Hwang, Moon Ga-Young
"Tentu kita akan terus mendorong konsumsi rumah tangga (RT), pemerintah menyiapkan anggaran yang angkanya terus bergerak," ujar Airlangga dalam konferensi pers virtual di Jakarta, pada Jumat 5 Februari 2021.
Dia menyebutkan, untuk perlindungan sosial, pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp148,66 triliun.
Untuk Program Keluarga Harapan (PKH) ada 10 juta penerima manfaat.
Demikian pula untuk bantuan lainnya seperti Kartu Sembako, Prakerja, BLT dana desa, bansos tunai, dan kuota internet serta diskon listrik yang dilanjutkan.
"Terkait dengan anggaran pemerintah, secara nominal dia meningkat, namun dari segi persentase karena angkanya berubah, memang turun. Ini menjadi pelajaran bahwa efektivitas belanja pemerintah harus ditingkatkan," kata Airlangga.
Dia mengatakan bahwa memang secara quarter to quarter (qtq)ada penurunan, sehingga ini menjadi catatan bagi para Kementerian/Lembaga.
Airlangga pun menepis isu bahwa ini karena tidak adanya anggaran. "Karena masalahnya bukan karena tidak adanya anggaran, tapi masing-masing K/L harus bisa belanja lebih efektif," ujar Airlangga.***