POTENSIBISNIS.COM - Kasus dugaan korupsi bantuan sosial atau bansos menyita banyak perhatian publik. Hal itu lantaran terduga keruptor adalah pejabat negara dari partai penguasa pemenang pemilu.
Melihat kondisi tersebut, Politisi Partai Demokrat Benediktus Kabur Harman atau Benny K Harman kecewa lantaran, setiap siapa saja yang mengkritisi tentang hal itu, kerap dinilai sebagai yang bertentangan dengan pemerintah.
Debut dia, beredarnya tudingan atas kelompok antikorupsi yang memiliki kepedulian dan menyuarakan pemberantasan korupsi "dogoreng" memiliki kepentingan, kadrun, hingga anti-pancasila.
Apalagi saat ada desakan agar KPK melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah nama yang diisukan atau diduga ikut menerima manisnya dana hasil korupsi bansos yang seharusnya disalurkan untuk meredakan kesulitan masyarakat terdampak.
Padahal lanjutnya, keinginan publik KPK mengusut lebih jauh, didasari atas terkuaknya kasus korupsi dana Bansos Covid-19 oleh kader PDIP, Juliari P Batubara sebagai Menteri Sosial saat itu yang terjaring OTT KPK dan diketahui melibatkan sejumlah nama.
Terlebih program bansos tidak hanya persoalan Program Keluarga Harapan, namun juga hingga persoalan difabel yang saat ini sedang ramai dibahas.
Baca Juga: Doni Monardo Terpapar Virus Covid-19, Diduga Saat Makan Bersama
"Kelompok yang menyuarakan pentingnya berantas korupsi acapkali dituduh dan dicap sebagai sikap intoleran."
"Apalagi kalo mendesak KPK periksa nama-nama orang yang diduga kuat terlibat dan mendapat bagian dari korupsi dana Bansos, pasti dituduh dan dicap kadrun dan anti pancasila. Liberte!" kata Benny Harman seperti dikutip dari akun Twitternya, Minggu, 24 Januari 2021.
Bukan hanya soal dugaan bansos pada Juliari Batubara saja, Benny Harman sendiri dikenal cukup aktif menyoroti isu perihal dana bansos.
Baca Juga: Tekanan Darah Harus Normal Sebelum Vaksinasi Covid-19
Pada Selasa, 19 Januari 2021 lalu, Benny Harman sempat meminta Menteri Sosial saat ini, Tri Rismaharini bisa menjelaskan terkait isu penerima bansos fiktif.
"Mensos Ibu Risma yang terhormat. Mohon jelaskan terbuka informasi beredar luas tentang 16,7 juta penerima Bansos fiktif, tidak ada NIK," kata Benny Harman.
Benny Harman juga mengingatkan bahwa praktik korupsi bisa menjadi jalan dari kemungkinan seorang pemimpin diprotes untuk diturunkan.
"Kalau tidak, ini bakal menjadi skandal besar yang meledak awal tahun. Ingat, protes menurunkan pemimpin antara lain karena pusaran korupsi sekitar istana. Liberte!" kata Benny K Harman.
Sementara itu, sebelumnya Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto pada Rabu, 20 Januari 2021 lalu menyatakan kesiapannya membuka kemungkinan pengembangan kasus suap pengadaan bansos Juliari Cs.
"Kalau memang sebagai informasi yang bagus ya kita padukan, kita cari karena memang di program bansos itu banyak sekali bukan hanya difabel, PKH, dan lain-lain," kata Karyoto.
"Apakah nanti ketercukupan informasi mengarah kepada pengurangan kualitas dan lain-lain, tentu kita mencari alat pendukung yang lain. Ini pun masih banyak dikembangkan yang lain-lain kan rekan-rekan juga tahu kita tidak berhenti di situ," ujar Karyoto.
KPK akan mencari bukti lain untuk pengembangan kasus. Karena itu KPK tidak akan berhenti hanya di Juiari Cs saja.***