POTENSIBISNIS.COM - Presiden RI Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin 18 Januari 2021 untuk meninjau lokasi terdampak banjir.
Turut mendampingi Presiden antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Kepala BNPB Doni Monardo, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, dan Bupati Banjar Khalilurrahman.
Sebelum keberangkatan menuju Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menjelaskan, bahwa kunjungan Presiden ke lokasi terdampak bencana kali ini bertujuan untuk meninjau infrastruktur sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana, seperti Jembatan Mataraman yang aksesnya terputus karena banjir.
Baca Juga: Apakah Anda Termasuk Pribadi Sulit Disipllin? Simak Ini Tipsnya
Baca Juga: Banjir Cirebon Rendam Ratusan Rumah Warga di 5 Kecamatan
Selain itu, Presiden juga akan memeriksa apakah keperluan warga terdampak yang kini berada di lokasi pengungsian telah terpenuhi.
Terkait infrastruktur, Presiden Jokowi menegaskan, telah memerintahkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk segera memperbaiki kerusakan infrastruktur yang terjadi akibat bencana banjir tersebut, terutama infrastruktur jembatan yang menjadi penghubung antarwilayah.
“Ada beberapa jembatan yang runtuh, seperti yang kita lihat di belakang ini, ini juga salah satu jembatan yang runtuh akibat banjir. Tadi saya sudah minta ke Menteri PUPR agar dalam 3-4 hari ini bisa diselesaikan, sehingga mobilitas distribusi barang tidak terganggu,” ujar Jokowi dikutip PotensiBisnis.com dari laman setkab.go.id, Senin 18 Januari 2021.
Baca Juga: Subhanallah! Mengenang Syekh Ali Jaber Berjuang Membumikan Al-Quran di Tanah Air
Baca Juga: Kemenkop Rombak Struktur Organisasi dan Sejumlah Pejabat
Sementara untuk evakuasi, disampaikan Presiden berdasarkan hasil peninjauannya telah tertangani dengan baik.
Berkaitan dengan suplai logistik untuk pengungsi, Presiden mengingatkan hal tersebut sangat penting untuk dipastikan kelancarannya karena hampir 20 ribu masyarakat berada di dalam pengungsian.
“Tiga hal tadi yang penting untuk kita lihat, sehingga kekurangan-kekurangan yang ada bisa dibantu dari Pemerintah Pusat selain juga dari logistik yang ada di pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota,” ujarnya.***